"Jangan Bunuh Harapan Petani"

tirto.id - Pemerintah dinilai tidak cepat tanggap dalam menata tata-niaga komoditas kret. Sementara negara-negara lain justru mengawal kepentingan petani karetnya. Demikian disampaikan Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR, terkait jebloknya harga karet sejak tiga tahun terakhir, saat diwawancarai reporter Tirto.id, pada Jumat (1/2/2016).

Sebanyak 2,1 juta petani karet kelimpungan karena harga karet berada di bawah Rp 5 ribu per kilogram?

Soal harga itu tergantung pada pasar di luar negeri, karena kita menjual karet mentah. Makanya, saat industri di luar negeri lesu, ya permintaan otomatis turun.

Saya rasa, sudah seharusnya Indonesia bisa memproduksi semua komoditas, termasuk mengolah karet mentah menjadi bahan jadi. Ini yang harusnya jadi pertimbangan. Kita jangan cuma mengandalkan impor bahan baku untuk kepentingan industri kita, sementara bahan mentah semuanya dibawa ke luar negeri.

PTPN (PT Perkebunan Nusantara) juga jangan cuma menguras sumber daya alam saja. Harus ada langkah dari masing-masing pihak untuk menciptakan bahan jadi yang bahan bakunya dari dalam negeri. Saya rasa kalau ini sudah dilakukan, secara otomatis akan mengatrol harga.

Apa sulitnya pemerintah menangani harga karet ini?

Seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak ada permintaan dari luar negeri. Lalu kita mau jual ke mana? Mestinya industri dalam negeri bisa menyerapnya. Mata rantai produksi menjadi penting dan petani rakyat harus mendapatkan pengawalan. Kami di Komisi IV juga mempertanyakan, kenapa tidak segera ditata agar tidak terus-terusan menjatuhkan harga dan harapan para petani karet?

Bagaimana harapan terhadap pemerintah terkait nasib petani karet?

Jangan bunuh optimisme dan harapan petani. Ini sudah tiga tahun berturut-turut harga terus jatuh. Kalau begini terus, akhirnya kompetensi hilang dan tak bisa ikut bersaing. Sebab kita cuma menjual karet mentah. Coba kita lihat politik dagang negara-negara lain. Mereka terus melakukan pengawalan penuh, sedangkan kita belum sampai di situ.

Makanya saya bilang, harus ada kebijakan khusus soal karet ini. Misalnya dengan mendorong dan memaksimalkan penggunaannya di industri dalam negeri. Jadi kita tidak mengandalkan penjualan di luar negeri.

Bagaimana soal usulan badan penyangga karet seperti Bulog?

Bagus jika didukung oleh anggaran penyangga dari pemerintah. Kalau diambil dari pungutan karet, hanya akan menambah beban. Yang saya khawatirkan, pemerintah tidak ada anggarannya sehingga dibebankan pada pungutan yang akan lebih memberatkan.

Sebaiknya anggaran didapat dari mana?

Semestinya pemerintah menghitung dulu harga keekonomisan. Jika sedang bagus dipungut, tetapi disubsidi jika harga sedang tidak baik.

Apa opsinya jika dana dari pemerintah tidak ada dan kutipan dari petani juga memberatkan?

Harus ada paket kebijakan insentif dari pemerintah agar karet tetap survive.