Istana Tanggapi Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam

tirto.id - Istana Kepresidenan RI menanggapi rencana pertemuan pejabat Partai Komunis Vietnam dengan Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan berlangsung pada 23 Agustus 2017.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan bahwa tidak masalah apabila pejabat partai berkuasa mengunjungi negara lain.

"Pejabat partai yang berkuasa di sebuah negara kemudian melakukan kunjungan ke negara lain itu kan hal biasa dalam berhubungan dengan negara lain, itu biasa dalam pergaulan internasional," kata Johan Budi di kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta, Senin (21/8/2017).

Johan pun menegaskan tidak ada yang perlu diklarifikasi dalam kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong ke Indonesia karena merupakan kunjungan biasa yang dilakukan pejabat satu negara ke negara lain.

"Di sebuah negara itu kan ada partai-partai yang mayoritas. Kayak di Indonesia kan dulu ada partai berkuasa kan biasa waktu itu, pejabatnya melakukan kunjungan ke mana," kata Johan dikutip dari Antara.

Menurut dia, kunjungan pejabat dari partai berkuasa tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan Jokowi tetapi sebelumnya juga ada. "Sebetulnya apa yang dipersoalkan saya juga tidak tahu," katanya.

Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam Dinilai Penting

Direktur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya mengatakan kedatangan Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong pada 22-24 Agustus 2017 tidak hanya bertemu Presiden Jokowi, tetapi juga dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI.

Desra juga menilai penting kunjungan itu karena saat ini Vietnam menjabat sebagai Ketua APEC dan akan menyelenggarakan Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC pada 11-12 November 2017 di Da Nang, Vietnam.

"Vietnam mengundang Presiden RI dan sangat mengharapkan kehadiran beliau di Da Nang. Agenda Indonesia di APEC adalah mendorong 'roadmap' pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan," ujar Desra.

Selain itu, kata Desra, kunjungan otoritas tertinggi Vietnam penting bagi Indonesia karena Vietnam adalah salah satu negara di kawasan yang memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar enam persen pada 2016.

Dia melanjutkan, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Vietnam pada 2016 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

"Ada kesempatan besar bagi peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam di bidang perdagangan dan investasi," kata dia.

Desra menambahkan, bahwa kunjungan Sekjen PKV menjadi penting karena Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak 27 Juni 2013.

Dalam kunjungan itu, pemerintah Indonesia dan Vietnam juga akan membahas soal batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara.

"Pertemuan ini akan memberikan momentum dan mendorong percepatan penyelesaian batas ZEE sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982," ungkap Desra.

Selain itu, menurut Desra, kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam itu juga untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-Vietnam di berbagai bidang, terutama kerja sama di bidang maritim, perikanan, perdagangan, investasi, serta isu-isu kawasan.