tirto.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melayangkan kritik kepada Presiden Joko Widodo, dengan mengatakan Jokowi adalah "milik parpol dan bukan milik rakyat".
Kritikan tersebut dilayangkan pada tanggal 20 Mei 2023 lalu melalui postingan di akun Twitter BEM UI @BEMUI_Official.
Mereka menganggap dibanding kepada rakyat, Jokowi justru lebih memihak kepada parpol. Lantas apa saja isi kritiknya?
Isi Kritikan BEM UI untuk Jokowi
Berikut ini adalah penjelasan setiap poin dalam kritikan BEM UI kepada Jokowi:
1. Sebagai kader partai pilihan rakyat, seorang presiden harus mampu memposisikan diri secara etika politik, apakah harus melayani rakyat atau melayani partai.
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia. Hal ini membuat presiden harus lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dibanding golongan tertentu, salah satunya parpol.
Presiden dapat meminimalisir polarisasi politik serta konflik yang bisa terjadi dalam masa kampanye pemilihan umum (pemilu), dengan cara menjaga independensi dan netralitasnya.
Presiden yang bersikap netral dapat menjadi perantara dialog yang konstruktif antara seluruh pihak yang terlibat, toleransi politik meningkat, dan mendahulukan kepentingan bersama demi kebaikan bangsa.
2. Realitas tak seindah ekspektasi, Presiden Jokowi telah secara terang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon dengan menggunakan fasilitas negara.
Menjelang Pemilu 2024 mendatang, Jokowi memperlihatkan kecenderungannya kepada seseorang yang menjadi capres lewat beberapa sikap dan pernyataannya.
Salah satunya Jokowi datang dalam acara pengesahan capres oleh partai yang mengusungnya. Selain itu, juga memberikan apresiasi dengan mengatakan bahwa capres tersebut merupakan sosok pemimpin yang merakyat.
Jokowi juga pernah menyalahgunakan fasilitas dari Negara untuk mendukung salah satu capres dalam Pemilu 2024. Beliau mengantar capres tersebut dengan pesawat terbang kepresidenan.
3. Selaku pemegang potensi yang besar dalam perdagangan pengaruh, seorang presiden seharusnya dapat memberikan kesempatan yang sama pada setiap calon dengan mengedepankan gagasan, bukan citra.
Sebagai pemimpin Negara, sudah selayaknya seorang presiden bersikap netral dan tidak bisa dari kepentingan politik apapun. Jokowi seharusnya menjadi penengah dalam Pemilu 2024 mendatang dan tidak ikut campur.
Hal ini karena seorang presiden adalah representasi dari seluruh elemen penduduknya. Selain itu, Jokowi juga dinilai malah sibuk melakukan pencitraan dengan cara meng-endorse salah satu capres yang dianggap bisa mengikuti kebijakannya.
4. Melihat sikap yang dinyatakan, perlu dipertanyakan apakah Presiden Jokowi sesungguhnya milik rakyat atau milik partai?
Apabila Jokowi memang sosok pejabat publik yang sejati, maka sudah seharusnya yang dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Semua yang dilakukan oleh presiden ke-7 Indonesia ini, benar-benar menunjukkan bahwa beliau hanya mendengarkan aspirasi dari parpol tertentu daripada suara rakyat.
Penulis: Tifa Fauziah
Editor: Alexander Haryanto
