tirto.id - PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II atau IPC) dan Ditjen Hubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, menandatangani Perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, pada hari ini.
Lingkup perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada IPC untuk melakukan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan Terminal Kijing.
Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya menyebutkan nilai investasi dalam perjanjian konsesi tersebut mencapai Rp14 triliun. Adapun jangka waktu perjanjian konsesi ialah selama 69 tahun.
Terminal Kijing akan dibangun dengan 4 terminal, mulai dari multi purpose, curah kering, curah cair, dan kontainer. Keseluruhan kapasitas pelabuhan ini ialah sekitar 2 juta teus.
"Tahap awal di akhir 2019, yang multi purposes terminal. Fase pertama keseluruhan [kapasitasnya] 500.000 teus," ujar Elvyn di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta, pada Kamis (12/7/2018).
Penandatanganan perjanjian ini akan diikuti Kemenhub menerbitkan izin pembangunan Terminal Kijing. Setelah itu, IPC dapat memulai pembangunan fisik berupa pemasangan tiang pancang baik di darat maupun di laut. IPC akan menyiapkan survei kondisi lahan untuk pemasangan tiang pancang tersebut.
"Untuk pembangunan Terminal Kijing, IPC telah menunjuk WIKA (PT Wijaya Karya Tbk) sebagai pelaksana dengan nilai proyek sebesar Rp2,74 triliun," kata Elvyn.
WIKA akan melaksanakan pembangunan terminal dari sisi konstruksi dermaga laut, port management area, jembatan penghubung, container yard, serta fasilitas lainnya. Pelabuhan Kijing akan memiliki sistem digital port dan dilengkapi peralatan bongkar muat modern.
Sejak awal, menurut Elvyn, Terminal Kijing dirancang guna memfasilitasi kegiatan bongkar muat kapal-kapal besar. Pelabuhan ini akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
"Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan," ujar Elvyn.
Proyek ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik ke Indonesia Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah Indonesia sedang berusaha mendorong peningkatan daya saing usaha dalam negeri yang dapat dilakukan oleh BUMN maupun swasta. Pembangunan pelabuhan dan bandara, menurut dia, menjadi prioritas.
"Kemenhub secara sistematis memberikan kepada swasta untuk mengembangkan pelabuhan, untuk membangun bandara dan infrastruktur agar kesertaan swasta ini bisa mengisi ruang-ruang kompetisi," ujar Budi.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
