tirto.id - Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui belum semua insentif tenaga kesehatan dibayarkan. Tunggakan insentif nakes yang belum dibayarkan paling banyak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sementara tunggakan yang bersumber dari Kementerian Kesehatan mayoritas sudah dibayarkan dan tersisa hanya 5 persen.
“[Tunggakan insentif nakes] di Kemenkes sekarang tinggal 5%. sedangkan APBD masing 75%,” kata Nadia melalui pesan singkat, Jumat (23/7/2021).
Tunggakan bersumber dari APBD di masing-masing daerah itu baru dibayarkan 25 persen untuk tahun 2020. Sementara yang bersumber dari Kemenkes sudah 95 persen yang dibayarkan untuk tahun 2021. Sedangkan sisanya 5 persen tunggakan masih proses menunggu administrasi dari Kementerian Keuangan.
Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga 17 Juli 2021 lalu insentif nakes yang masih menunggak atau belum dibayarkan sebesar 77 persen. Rinciaannya yang baru terealisasi Rp2,09 triliun atau 23 persen dari total insentif Rp8,85 triliun.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian menjelaskan kepala daerah dari level provinsi dan kota/kabupaten diklaim sudah mempercepat pencairan.
Seperti pada 9 Juli 2021 insentif yang dicairkan oleh pemerintah provinsi 28,79 persen setara Rp491 miliar, kemudian selang sepekan 17 Juli 2021 insentif sudah cair 40,43 persen atau Rp780 miliar
"Pemerintah provinsi ada kenaikan penganggaran insentif nakes lebih dari Rp200 miliar. Ternyata itu diikuti adanya realisasi dari belanjanya 17 Juli realisasi terhadap insentif tenaga kesehatan untuk tingkat provinsi sudah di angka 40,43 persen atau Rp780,9 miliar ini adalah langkah yang sudah cukup bagus dilakukan oleh pemerintah provinsi, beberapa langkah sudah dilakukan,” kata dia dalam konferensi pers, Senin (19/7/2021).
Selama pandemi hingga 18 Juli 2021 terdapat 545 dokter dan 445 perawat gugur karena COVID-19. Mereka berada di berbagai daerah, paling banyak di Pulau Jawa.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Bayu Septianto
