Menuju konten utama

Indonesia Berpartisipasi Dalam Konferensi PBB Soal Terorisme

Indonesia ikut dalam konferensi PBB soal penanggulangan terorisme, yang berlangsung pada 28-29 Juni 2018 di New York, Amerika Serikat

Indonesia Berpartisipasi Dalam Konferensi PBB Soal Terorisme
Ilustrasi. Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius memberikan kuliah umum bertajuk “Resonansi Kebangsaan dan Bahaya serta Pencegahan Radikalisme” di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (23/4/2018). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius mewakili Indonesia berpartisipasi pada UN High Level Conference of Heads of Counter Terrorism Agencies of Member States yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, yang berlangsung 28-29 Juni 2018.

Konferensi yang mengumpulkan kepala-kepala badan penanggulangan terorisme seluruh dunia ini merupakan konferensi pertama yang diselenggarakan Sekretaris Jenderal PBB, dengan tujuan untuk membangun kemitraan baru dalam kerja sama multilateral guna meningkatkan upaya-upaya penanggulangan terorisme oleh masyarakat internasional.

Tema umum konferensi kali ini adalah “Strengthening International Cooperation To Combat The Evolving Threat Of Terrorism”. Selain para pejabat pemerintah, peserta Konferensi ini juga berasal dari organisasi-organisasi regional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Konferensi akan dibagi dalam 4 (empat) sesi, dan Kepala BNPT mendapat kehormatan berbicara pada sesi ke-3 yang bertema: “Strengthening Global Action To Prevent Violent Extremism, Including By Engaging Youth And Preventing Misuse Of New Technologies And The Internet By Terrorists”.

"Dalam konferensi tersebut, kami akan menyampaikan sejumlah hal terkait penanganan terorisme yang dilakukan di Indonesia," kata Kepala BNPT Suhardi, dalam rilis yang diterima Tirto, Kamis (28/6/2018).

Adapun hal-hal yang akan disampaikan Kepala BNPT pada kesempatan tersebut antara lain soal keberhasilan Indonesia merevisi UU Terorisme yang tidak hanya mencakup elemen penindakan tetapi juga elemen pencegahan.

Kemudian soal perkembangan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) sebagai upaya menyeimbangkan hard and soft approach.

Selanjutnya, Kepala BNPT juga menyampaikan upaya Indonesia memimpin penyusunan ASEAN Regional Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism.

Kemudian, soal penekanan akan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pemuda, dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Terakhir, soal berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk menangkal penyebaran narasi-narasi yang dilakukan kelompok-kelompok teroris di dunia maya, seperti pendirian Pusat Media Damai, pembentukan Duta Maya melibatkan kaum muda, dan pendirian Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN).

Selain itu, BNPT juga berpartisipasi pada acara side even (public discussion) di sela-sela Konferensi yang diadakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB dan Perutusan Tetap Kanada untuk PBB pada 29 Juni 2018.

Side even tersebut bertemakan “Preventing Violent Extremism National Action Plans: Supporting Whole-of-Society Responses to Violent Extremism”. Pada kesempatan ini, BNPT akan menyampaikan best practices Indonesia terkait pelibatan masyarakat dan civil society orgnaisations (CSO) dalam penyusunan RAN PE.

Selama berada di Markas Besar PBB tersebut, Kepala BNPT juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai pejabat PBB dan pejabat-pejabat negara lainnya seperti Australia.

Baca juga artikel terkait TERORISME atau tulisan lainnya dari Yandri Daniel Damaledo

tirto.id - Sosial budaya
Penulis: Yandri Daniel Damaledo
Editor: Yandri Daniel Damaledo