tirto.id - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto menyatakan, sebanyak 5.000 pekerja di Jawa Barat akan berangkat ke Jakarta untuk merayakan Hari Buruh Internasional (May Day) 2018.
"Besok ada dua tempat ada di Gasibu ada juga di Jakarta jadi dibagi teman-teman. Saya besok ke Jakarta untuk koordinator Jabar kita kirim 5.000 orang," ujar Roy saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (30/4/2018).
Roy mengatakan, para buruh akan berangkat secara bertahap mulai Senin malam. Ribuan buruh dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten akan mengawali aksi dengan long march dari patung kuda Jakarta Pusat menuju Istana Presiden.
"Ada yang jam satu subuh dan paling terakhir jam empat [berangkat ke Jakarta]. Kami titik kumpul di Patung Kuda dan long march ke Istana. Rencana 09.30 WIB sudah long march," kata dia.
Adapun tuntutan yang akan disampaikan para buruh yakni menolak Perpres Nomor 20/2018 tentang tenaga kerja asing dan berbagai isu lainnya.
Menurut dia, Perpres Nomor 20/2018 bisa mengancam para pekerja lokal. Pasalnya, dalam Pepres tersebut ia melihat tenaga kerja asing bisa dengan mudah bekerja di Indonesia.
"Pepres itu tentu menolak permudahan tenaga kerja asing di Indonesia. Bisa mengurangi pekerja lokal. Faktanya hari ini untuk skill worker yang tidak pengalaman sudah bekerja, baik di proyek pemerintah dan juga perusahaan manufaktur," katanya.
Selain itu, para buruh juga akan menyampaikan penolakan terhadap revisi UU Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Revisi tersebut juga bisa merugikan hak-hak kaum buruh.
"Alasan Revisi UU 13 dianggap merugikan kaum buruh karena akan ada pengurangan pesangon, pengurangan hak mogok kerja," kata dia.
Sementara aksi damai di Kota Bandung, akan digelar di Depan Gedung Sate. Ribuan buruh akan mengawali aksi di kawasan Monumen Perjuangan kemudian bergerak ke Gedung Sate.
"Tuntutan sama isu lama, cuma nambah dua tambahan Perpres 20 dan penolakan UU Nomor 13, yang lainnya penolakan PP 78, outsourcing, BPJS dan kontrak PKWT [Perjanjian Kerja Waktu Tertantu]. Masalah UMSK [Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten] kami bawa di tingkat lokal. Jadi minta Pergub tentang tata cara penetapan UMSK di Jabar," katanya.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
