tirto.id - Inflasi perlu dikendalikan karena menguras pendapatan masyarakat dan nilai rupiah karena untuk mendapatkan jumlah barang kebutuhan sama seperti sebelum inflasi naik, maka nilai rupiah yang harus dikeluarkan juga menjadi lebih besar.
Hal itu disampaikan oleh Mirza Adityaswara Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) seperti dikutip dari kantor berita Antara, Senin (3/10/2016) dalam acara temu wartawan di Jakarta.
"Ketika inflasi bergerak naik, maka daya beli masyarakat menjadi turun sehingga pendatan masyarakat terkuras untuk mencukupi kebutuhan," katanya.
Oleh karena itu, menurut Mirza, untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan pendapatan masyarakat, maka BI sebagai bank sentral berkewajiban untuk mengendalikan inflasi.
"Ketika inflasi terkendali, maka nilai rupiah menjadi stabil dan daya beli masyarakat juga membaik," katanya.
Ia mengatakan dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, BI satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan itu dapat tercapai jika mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.
"Kalau mata uang asing menguat, maka rupiah melemah. Artinya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing melemah atau rendah," katanya.
Selain menjaga kestabilan nilai rupiah, BI juga mengendalikan sistem pembayaran, yakni pembayaran tunai dan non-tunai.
Sistem pembayaran tunai terkait dengan tugas BI dalam pencetakan uang, mengedarkan, menarik uang lusuh dan memusnahkan uang lusuh, sedangkan non-tunai terkait dengan transaksi masyarakat melalui sistem elektronik.
Sementara itu, pihak Bank Indonesia, diwakili oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta, Senin (3/10/2016) menyampaikan laju inflasi September 2016 sebesar 0,22 persen, bersumber dari kenaikan tarif barang yang diatur pemerintah (administered prices), sementara kelompok harga bergejolak (volatile food) mengalami deflasi.
Menurutnya, inflasi dari "administered prices" sebesar 0,14 persen karena kenaikan harga rokok kretek filter, tarif listrik, rokok kretek, rokok putih, dan tarif air minum dari Perusahaan Air Minum (PAM)
"Inflasi di bulan September bersumber dari inflasi pada komponen 'administered prices' dan komponen inti. Inflasi 'administered prices' sebesar 0.14 persen (mtm) atau secara tahunan mengalami deflasi sebesar 0,38 persen (yoy)," ujarnya.
Tirta menyebutkan, selain tekanan dari "administered prices", gejolak inflasi September 2016 juga disumbang oleh komponen inflasi inti (core inflation) yang sebesar 0,33 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 3,21 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Beberapa komoditas penyumbang inflasi inti adalah tarif pulsa ponsel, tarif sewa rumah, uang kuliah akademi/perguruan tinggi, mobil, nasi dengan lauk, dan tarif kontrak rumah.
Sedangkan, untuk "volatile food", BI mencatat deflasi sebesar 0,09 persen (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 6,51 persen (yoy). Deflasi tersebut terutama bersumber dari koreksi harga komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, wortel, cabai rawit, bayam, kangkung, dan kentang.
Tirta memandang inflasi di sisa tahun akan tetap terkendali dan berada pada batas bawah sasaran inflasi 2016, yaitu 3-5 persen (yoy). Pihaknya dan pemerintah akan memperkuat koordinasi dalam mengendalikan inflasi khususnya mewaspadai tekanan inflasi "volatile food" akibat musim kemarau basah La Nina.
"Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia akan difokuskan pada upaya menjamin pasokan dan distribusi, khususnya berbagai bahan kebutuhan pokok, dan menjaga ekspektasi inflasi," kata dia.
Pada September 2016, seperti diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) Senin siang tadi, terjadi inflasi sebesar 0,22 persen, sehingga inflasi tahun kalender Januari-September 2016 mencapai 1,97 persen dan tingkat inflasi dari tahun ke tahun (yoy) 3,07 persen.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
