Grace Natalie: Partai "Pengirim" Kader ke KPK Nasionalis Gadungan

Oleh: Irwan Syambudi - 12 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Grace Natalie menyatakan partai politik yang rutin "mengirim" kadernya ke KPK layak disebut sebagai nasionalis gadungan.
tirto.id - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengkritik para politikus korup dan partai politik yang tidak serius melawan korupsi merupakan “nasionalis gadungan.”

"Nasionalis gadungan adalah partai-partai yang mengaku nasionalis tapi rutin mengirim kader-kader mereka ke KPK karena mengkorupsi uang rakyat," kata Grace dalam pidatonya di acara #Festival11 PSI di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Senin (11/2/2019) malam.

Menurut Grace, nasionalisme harus dilandasi politik yang bersih. Dia mengaku percaya persatuan nasional harus dibangun atas dasar kepercayaan publik.

"Kepercayaan tidak akan pernah tumbuh di atas politik yang korup. Selama anggota DPR masih korup, selama itu pula rakyat akan sulit percaya kepada politik," ujar dia.

Grace menegaskan persatuan nasional akan susah terwujud jika publik terus dikhianati para politikus yang “mencuri” uang pajak rakyat secara sistematis.

Dia menambahkan para politikus dan partai yang melakukan pembiaran terhadap aksi intoleransi juga pantas disebut sebagai nasionalis gadungan.

Apalagi, kata Grace, para politikus yang ikut meloloskan perda-perda diskriminatif bernuansa agama. Grace berpendapat para politikus itu juga layak disebut telah bertindak intoleran.

"Nasionalis gadungan adalah kekuatan politik tengah yang bungkam, diam seribu bahasa ketika Ibu Meliana dipersekusi. Nasionalis gadungan adalah yang tidak bersuara ketika rumah-rumah ibadah ditutup," kata dia.

Dalam pidatonya itu, Grace mengeluhkan selama ini telah terjadi pembiaran yang menyebabkan aksi intoleransi semakin dianggap sebagai hal yang biasa. Grace menyebut proses seperti itu merupakan "normalisasi intoleransi."

"Lama-lama menjadi sesuatu yang kita anggap biasa. Ini lah fenomena berbahaya yang disebut aktivis peneliti perempuan Sandra Hamid sebagai 'normalisasi intoleransi'," kata Grace.

Gejala ini, menurut Grace, dipicu maraknya kampanye kultural yang mengajak orang hanya berpikir secara biner: "hitam - putih, kaum kita - musuh kita."

"Dan menghadapi gelombang yang semakin besar itu, kaum nasionalis-moderat di partai politik, lebih memilih cara aman, agar lolos dari stigma antiumat, demi kepentingan elektoral semata," kata Grace.


Baca juga artikel terkait KASUS INTOLERANSI atau tulisan menarik lainnya Irwan Syambudi
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Irwan Syambudi
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Addi M Idhom
DarkLight