Masuk tirto.id
tirto.id - Keputusan Partai Golkar tidak mendorong nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dinilai positif. Sebab, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia lebih mengedepankan soliditas partai dan koalisi di masa depan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai langkah tersebut
merupakan cerminan kedewasaan politik dan komitmen menjaga soliditas koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Herry mengatakan, keputusan tersebut dianggap dapat mencegah munculnya persaingan kepentingan antarpartai dalam menentukan figur wakil presiden.
"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).
Menurut Herry, keputusan Golkar menyerahkan sepenuhnya pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo juga dapat menghindarkan koalisi pemerintahan dari potensi gesekan politik. Sebaliknya, apabila partai-partai koalisi mulai berlomba mengajukan kandidat masing-masing, soliditas koalisi berisiko terganggu.
Herry bahkan berpandangan bahwa figur pengganti Gibran lebih ideal berasal dari kalangan nonpartai politik. Menurutnya, kandidat di luar partai koalisi berpotensi memiliki tingkat penerimaan yang lebih luas karena tidak merepresentasikan kepentingan salah satu partai tertentu.
"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," ujarnya.
Senada dengan Herry, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai langkah Golkar sebagai bentuk kedisiplinan dan loyalitas terhadap kepemimpinan Prabowo dalam koalisi pemerintahan. Menurutnya, sikap tersebut penting agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak menimbulkan tarik-menarik kepentingan politik.
"Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," kata Ujang.
Ujang mengatakan, Golkar sebagai salah satu partai besar dalam pemerintahan memiliki peran strategis untuk menjaga keharmonisan koalisi. Dengan tidak mengajukan kandidat maupun memaksakan kadernya, Golkar dinilai telah memberikan contoh bagaimana partai pendukung pemerintah dapat mengedepankan kepentingan bersama.
"Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, Ujang menilai sikap tersebut juga berpotensi memberikan nilai politik positif bagi Golkar di mata Presiden. Pasalnya, Prabowo dinilai membutuhkan dukungan partai-partai koalisi yang solid untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
"Golkar merupakan salah satu jangkar dalam pemerintahan, kekuasaan, dan koalisi. Karena itu, tindak-tanduk serta perilaku institusional partainya tentu akan mendapatkan perhatian dari partai-partai lain," kata Ujang.
Menurut Ujang, keputusan Golkar di bawah komando Bahlil Lahadalia yang tidak membatasi kandidat dari kalangan partai politik juga memperlihatkan keterbukaan terhadap figur profesional. Sikap tersebut dinilai memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk mempertimbangkan calon berdasarkan kebutuhan pemerintahan, bukan semata-mata kepentingan pembagian kekuasaan di antara partai koalisi.
"Golkar menunjukkan sikap terbuka dan kedewasaan politik sehingga langkah Presiden dalam menentukan calon wakil presiden tidak dibatasi oleh kepentingan partai tertentu," ujarnya.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa partainya tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua kandidat yang selanjutnya akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mekeng juga menegaskan bahwa calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan. Menurutnya, Presiden memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik. "Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujar Mekeng.
