tirto.id - Ketua Bidang Politik dan Hukum Partai Golkar Yorrys Raweyai menyayangkan keterlibatan beberapa pimpinan partainya yang terkesan membela Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Menurutnya, hal itu merugikan elektabilitas Golkar.
"Kenapa Golkar akhir-akhir ini sangat rusak lagi, karena Sekjen [Idrus Marham] dengan ketua MPO Golkar sudah menjadi juru bicara Setya Novanto. Padahal kasus Novanto perorangan, bukan sebagai ketua umum partai," kata Yorrys di Restoran Puang Ocha, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Hal ini, kata Yorrys, dibuktikan dengan semakin merosotnya elektabilitas Golkar sesuai kajian yang telah dilakukan dari data lembaga survei saat Rapat Pleno 25 September lalu.
Akibat dari kasus Novanto, elektabilitas Golkar dalam rilis survei CSIS menurun menjadi 10,9 persen pada 2017 dari sebelumnya 14,1 persen pada 2016.
"Itu yang paling signifikan, karena kasus e-KTP. Kedua karena kering tokoh. Golkar harus punya tokoh yang secara nasional, itu perlu kita harus cari. Ketiga [Pilkada] DKI, pasca kalah di DKI. Kemudian belum terbangunnya solidaritas partai pasca rekonsiliasi kemarin," kata Yorrys.
Menurutnya, tidak ada cara lain, selain melakukan konsolidasi ulang Partai Golkar, salah satunya dengan menonaktifkan Novanto sebagai ketua umum.
"Kalau mau memberhentikan kasus e-KTP tidak ada kata lain selain mengganti, kalau cara lain mana bisa ," kata Yorrys.
Untuk diketahui, Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP pada 17 Juli lalu dan sedang menjalani proses gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan.
Karena itu, pada 18 Juli Golkar menggelar Rapat Pleno dan telah menunjuk karteker untuk melaksanakan tugas harian ketua kepada Ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Golkar Idrus Marham.
Idrus pun sering mengambil alih dalam menyampaikan informasi mengenai Golkar dalam setiap konferensi pers partai. Termasuk soal pemecatan Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia beberapa waktu lalu.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
