tirto.id - Partai Golkar mengklaim mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tanpa persyaratan atau tawar menawar politik. Partai berlambang pohon beringin itu bahkan mengklaim tidak pernah membahas soal perombakan kabinet atau jatah menteri.
Pernyataan itu ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, di Jakarta, Rabu (20/7/2016). “Golkar sudah mendedikasikan 91 kursi di DPR untuk memperkuat pemerintah. Tidak ada 'bargaining', tawar-menawar menteri, apalagi menyodorkan nama-nama kader yang katanya berjumlah tiga-empat orang," ujarnya.
Idrus menegaskan partainya tidak pernah membicarakan persoalan perombakan kabinet atau jatah menteri, karena dukungan yang diberikan Golkar terhadap pemerintah melalui keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar adalah tanpa persyaratan apapun.
"Tidak etis jika kami bicara soal perombakan kabinet, karena dukungan kami tanpa syarat," jelas Idrus.
Menyikapi kesiapan kader Golkar manakala diminta Presiden membantu pemerintah di kabinet, Idrus mengatakan sebagai sebuah partai, Golkar memiliki fungsi dan tugas menyiapkan kader-kadernya menjadi pemimpin di tingkat nasional.
"Fungsi kaderisasi ini kami utamakan. Jika diperlukan oleh kabinet, Partai Golkar tidak akan kesulitan untuk itu," jelas Idrus.
Ketika ditanya mengenai isu penunjukan dirinya oleh partai untuk maju menjadi menteri di Kabinet Kerja manakala diminta Presiden, Idrus sebagai seorang kader Golkar menyatakan kesiapannya jika partai memutuskan hal tersebut.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly Rabu mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Yasonna mengatakan sesuai keputusan Munaslub Golkar di Bali, kepengurusan yang disahkan ini adalah meneruskan kepengurusan Golkar sebelumnya untuk periode 2014-2019.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
