tirto.id - Sejumlah indikator telah disusun untuk menilai tiga kandidat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut rencana, beberapa indikator yang sudah disepakati itu akan menjadi tolok ukur dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Adapun penilaian terhadap para kandidat bakal meliputi penggalian terhadap integritasnya, penelusuran rekam jejaknya, pemahaman terhadap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, serta sinergi yang terbangun dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai mitra kerjanya.
“Kami tidak akan memberikan skor, namun itu secara kualitatif akan tergambar. Itulah yang akan kami lihat,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Rabu (23/1/2019).
Ketiga kandidat yang terdiri dari Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto, dan Ahmad Syaikhu itu rencananya akan diuji oleh empat orang panelis yang telah diajukan PKS dan Partai Gerindra. Apabila semuanya berjalan sesuai rencana, Syarif menyebutkan bahwa dua nama yang lolos tahapan fit and proper test sudah bisa diketahui pada 11 Februari 2019.
PKS sendiri menunjuk Pakar Kebijakan Publik Eko Prasodjo dan Pengamat Politik Ubedilah Badrun sebagai panelis. Sedangkan dari Partai Gerindra, nama penguji yang diajukan ialah Syarif sendiri beserta Peneliti LIPI Siti Zuhro.
“Untuk mengetahui rekam jejak ketiga calon ini seperti apa, nanti [diuji] dalam konsultasi publik. Lalu untuk penilaiannya juga menggunakan metode wawancara serta penelusuran rekam jejak melalui banyak informasi,” jelas Syarif.
Meski belum merinci jadwal pelaksanaan seleksi internal hingga tersaring dua nama kandidat, namun Syarif mengklaim PKS dan Partai Gerindra telah menyepakati suatu timeline. Rangkaian seleksi bakal dimulai sejak 24 Januari 2019 besok, yakni dengan mulai menelusuri rekam jejak kandidat.
Selanjutnya, panelis akan menggelar diskusi dan pendalaman dengan para calon wakil gubernur, untuk kemudian dilakukan wawancara, serta konsultasi publik yang diwujudkan dengan focus group discussion (FGD).
“Targetnya memang tanggal 11 Februari 2019, tapi kami menyepakati bahwa fleksibilitas waktu diserahkan kepada panelis. Tapi kalau lihat kepadatan tadi, saya optimistis bisa selesai pada 9 atau 10 Februari 2019,” ungkap Syarif.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
