Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sejumlah langkah untuk mendukung penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Salah satu dukungan dari Kemendagri itu adalah menyediakan layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) milik warga korban gempa NTT yang rusak ataupun hilang akibat bencana.
Kemendagri juga mengawal realisasi Bantuan Presiden (Banpres) berupa penambahan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) agar digunakan oleh pemerintah daerah (pemda) di kawasan terdampak secara optimal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan hal itu saat hadir dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, membahas penanganan dampak gempa di NTT, pada Rabu (26/8/2026).
Dalam rapat di Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo tersebut, Mendagri Tito melaporkan bahwa Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah mengirimkan tim ke wilayah-wilayah terdampak gempa. Tim ini bertugas membantu warga korban gempa mendapatkan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang.
“Kemarin waktu kami datang ke lokasi permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka minta dikembalikan lagi, khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” kata Tito.
Koordinasi lintas kementerian/lembaga juga dilakukan untuk membantu warga di kawasan terdampak mengurus penerbitan kembali dokumen-dokumen penting lainnya.
Misalnya, Tito sudah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid terkait penerbitan kembali sertifikat tanah milik warga yang hilang karena terjadi gempa.
Koordinasi juga dilakukan oleh Tito dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar warga dapat memperoleh kembali dokumen kendaraan yang hilang seperti SIM, STNK, dan BPKB.
“Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis,” tambah Tito.
Sementara itu, untuk mengawal penggunaan Banpres yang telah disalurkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan delapan kabupaten terdampak gempa, Kemendagri mengirim tim khusus.
Total dana yang disalurkan mencapai Rp200 miliar, terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemprov NTT dan Rp20 miliar bagi masing-masing kabupaten.
Tito menegaskan, Kemendagri berupaya memastikan dana Banpres itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak gempa, terutama menyuplai logistik ke pengungsi dan masyarakat di wilayah terpencil.
“Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda, karena satu, karena rumahnya rusak, atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” jelasnya.
Mendagri juga telah meminta para bupati di kabupaten terdampak untuk segera melakukan pendataan rumah warga yang rusak ringan, sedang, maupun berat. Proses pendataan itu melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mempercepat verifikasi.
Data kerusakan rumah akan menjadi salah satu dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Yang [rusak] ringan Rp15 juta, Rp30 juta sedang, berat Rp60 juta sekarang naik Rp70 juta. Jadi, begitu nanti sudah dinyatakan stabil [tidak terjadi gempa susulan], mereka uang sudah diterima, mereka bangun semua,” kata Tito.
Usai rapat, Mendagri bersama sejumlah pimpinan kementerian/lembaga yang tergabung dalam rombongan Presiden Prabowo meninjau posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
