tirto.id - Akibat gempa yang melanda Lombok 7 SR pada 5 Agustus lalu, Pemkab Lombok Utara akan membuat tenda-tenda darurat untuk menjalankan roda pemerintahan. Langkah itu dilakukan karena fasilitas gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah rusak.
"Untuk keseluruhan aktivitas, rapat-rapat atau tempat pengendalian pemerintahan, kami lakukan sementara di tenda-tenda darurat. Insyaallah kalau sudah selesai tendanya kami haruskan semua ASN untuk masuk seperti biasa," kata Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, Jumat (10/8/2018).
Najmul memaklumi keadaan teman-teman ASN atau PNS saat ini. Sebab, semua orang di NTB khususnya di Kabupaten Lombok Utara sedang terdampak bencana alam.
"Saya maklumi semua kondisi kawan-kawan PNS. Tetapi untuk hari ini sampai ke depan walaupun kita terdampak dan mengungsi mari kita tidak menghilangkan kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat," katanya menegaskan.
Saat ini, kata Najmul, pendataan tempat atau fasilitas pelayanan publik sedang dilakukan. Namun dilihat dari keadaan saat ini, kantor bupati dan kantor-kantor dinas dinilai belum siap untuk ditempati kembali sebab kondisinya rusak parah.
"Pendataan sudah berjalan dan beberapa kantor dinas juga habis. Kantor bupati juga demikian, belum berani kita masuki. Mudah-mudahan aula kantor bupati bisa kita pakai. Kalau tidak, kita akan buat menggunakan tenda-tenda darurat," kata dia menjelaskan.
Gempa bumi berkekuatan 7 SR mengguncang Pulau Lombok dan Sumbawa, NTB pada Minggu (5/8/2018) pada pukul 18.46 WITA. BMKG menyatakan pusat gempa berada pada koordinat 8.37 LS, 116.48 BT dengan kedalaman 15 km.
Sementara itu jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Lombok Utara sampai dengan 8 Agustus 2018 siang mencapai 347 orang. Jumlah ini diketahui dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
