tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk Indonesia.
Fahri menyatakan hal ini saat merespons kasus dugaan kebocoran data kependudukan milik Ditjen Dukcapil. Dugaan itu muncul setelah diketahui ada jual-beli data kependudukan di media sosial.
"Pokoknya Kemendagri beginilah, segera itu selesaikan [pembuatan] e-KTP dan segera bikin protokol perlindungan data penduduk. Ini e-KTP enggak jadi-jadi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (31/7/2019).
Fahri menilai belum selesainya pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk di Indonesia merupakan hal yang aneh mengingat proyek tersebut dikerjakan sejak 10 tahun lalu.
"Jangan-jangan kasus E-KTP itu memang lagi di-objekin orang. Saya curiga, [pembuatan] e-KTP lama banget ini kan, sudah lebih dari 10 tahun, masa enggak selesai-selesai. Tadinya mau dipakai di Pemilu 2014," ujar Fahri.
Menurut dia, belum selesainya pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk perlu diusut penyebabnya oleh pemerintah.
"Ini enggak selesai-selesai saya curiga, jadi ini data penduduk kita bukannya mau dipakai untuk mengurus republik tapi mau didagangkan ke swasta," kata Fahri.
"Ya buktinya [ke]guna[an] e-KTP buat kita pribadi apa? Buat warga negara, belum ada. Tapi, sudah bermanfaat buat orang lain yang dagang-dagang data kita," tambah dia.
- Memburu Pelaku Kasus Jual Beli Data Kependudukan di Media Sosial
- Polri Tunggu Ditjen Dukcapil Laporkan Akun Jual-Beli Data Penduduk
- Kemendagri Laporkan Jual-Beli Data Penduduk di Medsos ke Polri
- Bagaimana Pemerintah Memperlakukan Data Kependudukan Kita?
- Dukcapil Minta Polisi Segera Usut Kasus Jual Beli Data Kependudukan
- Mendagri Didesak Kaji Ulang Akses Data Kependudukan 1.227 Lembaga
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Addi M Idhom
