Dukcapil akan kerja sama dengan 13 lembaga, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, Fintech P2P Lending, perusahaan payment electronic money, perusahaan jasa kesehatan, dan bantuan sosial.
Kemendagri sudah melaporkan akun-akun medsos yang terlibat jual-beli data kependudukan kepada polisi. Akun-akun itu dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik Kemendagri.
Fahri Hamzah menilai belum selesainya pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk merupakan hal yang aneh. Dia juga curiga data kependudukan diperdagangkan ke swasta.
Polisi juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk mengusut kasus akun media sosial yang menawarkan pembelian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).