tirto.id - Saya mengenal Emmy Hafild sejak awal 1990-an di berbagai pertemuan aktivis LSM. Sejak pertama kali bertemu, saya sangat terkesan dan kagum kepada Emmy, terutama oleh kepintaran, kepandaian berbicara, ketegasan, dan keberaniannya.
Pertemanan saya selama 30 tahun dengan Emmy memang terputus-putus, tapi ada dua momen yang signifikan. Yang pertama adalah di Tiongkok, ketika di tahun 1995 kami melakukan perjalanan ke Beijing menghadiri Konferensi ke-4 PBB untuk Perempuan. Kami disponsori lembaga dana yang berbeda, namun entah bagaimana, saya diajak Emmy masuk grupnya yang terdiri dari orang-orang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Solidaritas Perempuan (SP).
Awalnya kami di Beijing, di konferensi utama, yang sekuritinya luar biasa ketat. Waktu itu kami berusaha masuk ke salah satu acara utama, tapi dilarang. Menurut petugas, kami harus memiliki kartu pas tertentu yang hanya diberikan kepada LSM pemerintah atau yang kami sebut GoNGO (government NGO). Organising committee meduga aktivis LSM berencana bikin demonstrasi dengan cara bertelanjang. Konon mereka sudah mempersiapkan burung dara dan selimut.
Ketika perempuan aktivis itu melepas busananya, petugas sekuriti melepaskan burung dara supaya semua orang melihat ke atas, kemudian mereka cepat-cepat menutupi badan telanjang para aktivis itu dengan selimut. Namun ada satu acara ketika semua perempuan diundang, yaitu pidato Hillary Clinton. Pada saat itu ia mencanangkan pernyataan yang kini menjadi slogan terkenal: “women’s rights are human rights, human rights are women’s rights”. Ia juga mengemukakan penyesalannya mengapa aktivis LSM dikucilkan di Huairou.
Ya memang, aktivis LSM “dikandangin” di Huairou, yang terletak sekitar satu jam dari Beijing. Meski demikian, rombongan kami sempat menggelar demonstrasi di sela-sela konferensi Beijing. Tapi akhirnya, kami digiring ke Huairou. Salah satu keuntungan berada di sana adalah tempat itu dekat dengan Tembok Besar Tiongkok.
Kami pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi turis: memasuki Tembok Besar, menjelajahi perdesaan Tiongkok, makan di rumah penduduk, dan mengunjungi resor alam. Di sana kami menemukan sungai indah dengan air yang sangat jernih. Tiba-tiba, Tati Krishnawaty dari SP membuka bajunya dan nyemplung ke dalam kolam. Kami awalnya melongo melihatnya, tapi akhirnya kami pun melakukan hal yang sama dan bermain-main air dengan riang gembira. Ternyata benar prediksi sekuriti konferensi—tapi ini terjadi di Huairou dan hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk memprotes.
Di Huairou, Emmy membuat pameran tenun ikat Nusa Tenggara Timur (NTT) lengkap dengan para penenunnya. Emmy sangat bergairah soal tenun NTT yang masih menggunakan pewarna alam dan upacara adat yang bersifat memelihara bumi. Semangat Emmy bersumber dari kesadaran bahwa patriarki dan kapitalisme membuat ibu-ibu penenun itu tersungkur. Jadi, harus dilawan. Jelas sekali hubungan lingkungan hidup dengan feminisme buat Emmy.
Politik dan Lingkungan Hidup
Momen kedua interaksi intens saya dengan Emmy adalah di awal Reformasi. Saat itu partai politik hampir mencapai 180. Ini rupanya reaksi atas 32 tahun pengekangan kegiatan politik di era Orba yang membatasi parpol hanya dua (PPP dan PDI) plus satu Golongan Karya. Saya merasa, inilah saatnya gerakan perempuan dimunculkan ke dalam politik mainstream jika suara perempuan dan perspektif feminis ingin didengar.
Terinspirasi Emily’s List di AS, lembaga yang mendukung kandidat perempuan progresif, saya memutuskan untuk membuatnya. Saya menyampaikan niat saya ke teman-teman aktivis di berbagai LSM. Akhirnya upaya saya—yang dikerjakan oleh tim yang saya bentuk—didukung Konsorsium 13 LSM: Aliansi Jurnalis Independen (AJI); Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (eLSAM); International NGO Forum on Indonesian Development (INFID); Kalyanamitra; Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP); Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK); Lembaga Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES); Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M); Solidaritas untuk Timor Leste (Solidamor); Solidaritas Perempuan (SP); Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Dari semua LSM itu, yang membantu dengan pendanaan hanya Walhi. Lembaga inilah yang memberikan kami sejumlah dana kecil (seed money) sebelum kami mendapat dana yang lebih besar dari Kedutaan Belanda dan UNDP. Akhirnya, buku Almanak Parpol Indonesia (API) terbit sebelum Pemilu Umum Legislatif digelar pada 7 Juni 1999. Buku setebal 730 halaman ini berisi profil 141 parpol, 10 esai oleh pakar dalam dan luar negeri, dan kronologi peristiwa politik. Saya merasa awal era Reformasi adalah momen untuk menandaskan pentingnya pendidikan politik di Indonesia, menciptakan sistem politik yang terbuka, dan memberi pengetahuan cukup kepada masyarakat untuk mengontrol pemerintah.
Visi saya nyambung dengan Emmy sebagai Ketua Walhi saat itu yang merasa sudah saatnya ada konvergensi antara aktivisme dan politik elektoral. Meski awalnya terlihat aneh bahwa LSM lingkungan hidup terlibat politik elektoral, sebenarnya ini logis sekali. Bagaimanapun, keputusan-keputusan mengenai lingkungan hidup pada akhirnya dibuat pada tingkat politik.
Saya menulis esai ini dengan kesulitan karena sedih luar biasa kehilangan Emmy. Ia bukan hanya teman baik, tapi juga sosok yang begitu dibutuhkan saat krisis lingkungan hidup sudah teramat buruk. Pada Senin (9/8/2021), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menerbitkan laporan 234 ilmuwan yang kesimpulannya: lingkungan hidup sudah mencapai “code red for humanity”. Perubahan iklim ini meluas di semua benua, secara cepat, dan mungkin tidak dapat dibalikkan selama ribuan tahun.
Pada 1999, Emmy mendapat gelar salah satu Heroes of The Planet dari majalah Time. Tapi Emmy sebenarnya juga seorang feminis, pahlawan HAM, serta penggiat anti-korupsi dan good governance. Sebagai teman, dia sangat hangat, supportive, kritis, tapi tidak pernah menyimpan dendam pribadi. Dia, bagi saya, adalah penjelmaan semangat demokrasi.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
