Ekonom: Investor Masih Ragu Investasi di Ibu Kota Baru

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menilai, para investor atau pelaku usaha saat ini masih terbilang ragu untuk berinvestasi di IKN.

Reporter: Hanif Reyhan Ghifari

Terbit 24 May 2023 00:39 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Pekerja menggunakan alat berat mengerjakan proyek pembangunan tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023). Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara tersebut diharapkan mampu mempersingkat jarat tempuh dari dua jam menjadi 30 menit dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

tirto.id - Sampai saat ini pencarian investor oleh pemerintah masih terus dilakukan untuk menyokong pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Berbagai cara dikaji agar membuat investasi IKN menarik, termasuk menggodok pemberian insentif.

Meski demikian, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menilai, para investor atau pelaku usaha saat ini masih terbilang ragu berinvestasi di IKN. Keraguan ini dipengaruhi oleh keberlanjutan proyek IKN terutama pasca pemilu 2024.

“Meski sudah ada UU IKN tidak menjamin pemerintah berikutnya tidak melakukan perubahan regulasi misalnya lewat Perpu atau modifikasi IKN sehingga berbeda jauh dengan rencana awal,” tutur Bhima saat dihubungi Tirto, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Menurut Bhima, secara rasional pembangunan masif seperti infrastruktur sampai saat ini masih difokuskan di daerah pulau Jawa. Contohnya, pengembangan kereta cepat dan pembangunan kawasan industri.

“Secara rasional pembangunan masif terutama dari segi infrastruktur masih difokuskan di Jawa misalnya kereta cepat Jakarta Bandung, kawasan industri Batang-Kendal hingga berbagai proyek bendungan. Ini buat ragu juga investor domestik untuk ekspansi ke IKNK di Kalimantan,” ucapnya.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat sebanyak 17 negara menyatakan minat investasi di IKN. OIKN pada 2024 berfokus pada pembangunan ekosistem lengkap di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pembangunan Sub Wilayah Perencanaan 1A KIPP IKN dengan total luas lahan 2.876 hektar dan area pengembangan 921 hektare.

Tim Perencanaan IKN saat ini sudah menangani total 3.115 kavling tanah, dimana untuk Wilayah Perencanaan (WP) KIPP terdapat 798 kaveling.

Tipe-tipe kaveling di WP KIPP IKN diperuntukkan untuk sektor hunian sebanyak 257, pendidikan sebanyak 94 kaveling, kesehatan sebanyak 22 kaveling, perdagangan dan jasa sebanyak 165 kaveling.

Kemudian untuk perkantoran swasta sebanyak 3 kaveling, sarana prasarana umum sebanyak 116 kaveling, pemerintahan sebanyak 110 kaveling, pertahanan keamanan sebanyak 28 kavling dan transportasi 3 kaveling.

Sedangkan untuk WP IKN Barat dialokasikan 1.070 kaveling, kemudian WP IKN Timur 1 sebanyak 875 kaveling dan WP IKN Timur 2 sebanyak 372 kaveling.