Dukungan Alumni Kampus di Pilpres: Kritis atau Hanya Penggembira?

Oleh: Haris Prabowo - 11 Februari 2019
Dibaca Normal 1 menit
Penggunaan istilah 'alumni kampus' untuk mendukung kandidat politik hanya menunjukkan relasi fans-idol dan patronase saja. Tak ada oposisi kritis.
tirto.id - Sejumlah alumni kampus mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat dukungan dari mereka yang mengklaim sebagai alumni UGM, UI, Unair, dan ITS.

Dukungan serupa juga didapat Paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka mendapat dukungan dari mereka yang mengklaim alumni UGM, Unair, dan ITS.

Dukung-mendukung untuk kedua paslon tersebut disampaikan sepanjang November 2018 hingga Februari 2019.

Dukungan dari alumni universitas dalam politik sebetulnya bukan barang baru. Dosen sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet, mengatakan memang selalu ada hubungan antara penguasa dengan insan akademis.

"Namun, buruknya, di Indonesia kampus hanya sebagai alat justifikasi kekuatan politik. Dulu Sukarno bikin kongres Pancasila kedua di UGM. Rezim Soeharto yang teknokratis juga dibangun dengan legitimasi dunia kampus," kata Robet saat dihubungi reporter Tirto, Senin (11/2/2018).

Kondisi di Indonesia dan Amerika Serikat sebetulnya agak serupa. Bedanya, kata Robet, dukungan dari akademisi terhadap calon presiden di Amerika karena alasan ideologis. Partai-partai yang bertarung di pemilu Amerika masih memegang teguh ideologinya, antara konservatisme atau liberalisme.


"[Indonesia] lebih sering dijadikan justifikasi arah dan klaim politik tertentu. Hubungannya hanya sebatas fans dan patronase saja. Bukan sebagai oposisi kritis. Enggak pernah kejadian seperti itu sepanjang sejarah Indonesia," ujarnya.

Klaim Keberpihakan Kelas Terpelajar


Fenomena dukungan dari alumni kampus terhadap capres-cawapres juga dinilai hanya sensasi belaka. Rizky Hikmawan, dosen hubungan internasional dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, mengatakan dukungan terhadap capres-cawapres seharusnya berdasarkan basis akademis dan sikap kritis.

"Kalau mendukung salah satu paslon, pastikan dikaji dulu secara ilmiah, bukannya asal saja. Ada embel-embel alumni, harus pakai pengetahuan. Beda dengan ormas," kata Hikmawan kepada reporter Tirto.

Hikmawan menganggap deklarasi dukungan dari para alumni kampus hanya "gagah-gagahan secara simbolis." Disebut gagah-gagahan karena menurutnya tak ada pengaruh nyata dari dukungan tersebut. Misalnya, menambah perolehan suara paslon.

"Ini lebih kepada latahan masyarakat Indonesia kepada spektrum politik tertentu. Enggak ada efek apa pun. Hanya sensasi saja," ujarnya.


Direktur Riset Charta Politica, Muslimin, mengatakan hal serupa. Bahwa deklarasi dari alumni kampus tidak akan mendongkrak elektabilitas paslon.

"Saya melihat tidak akan banyak efek besar terhadap tingkat elektoral," ujarnya kepada reporter Tirto.

Jika memang ada pengaruh membawa nama 'alumni kampus', itu tak akan signifikan. Paling-paling itu akan jadi diskusi di kalangan kampus lagi.

"Jadi lebih kepada menarik suara-suara di kelasnya," tambah Muslimin.

Meski disambut dengan komentar pesimis, namun tim kampanye merasa sebaliknya: bahwa bagaimanapun dukungan alumni kampus itu positif.

Pendapat ini, misalnya, dikemukakan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily. Dia menyebut para alumni sebagai sebagai kelas menengah terdidik yang muak dengan politik menebar kebencian dan hoaks.

"Para alumni ini adalah kelompok kritis yang tidak mudah untuk dirayu dengan sandiwara," ujar Ace, lewat keterangan tertulis.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Riyan Setiawan & Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan