tirto.id - Kubu Ketua Umum Partai Hanura versi Oesman Sapta Odang (OSO) akan lebih berfokus memikirkan verifikasi faktual ketimbang menyelesaikan polemik dualisme di tubuh partai. Sampai saat ini, rencana rekonsiliasi Partai Hanura belum berjalan optimal dan belum sepakat untuk islah.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu OSO, Gede Pasek Suardika mengatakan, pihaknya akan fokus menyelesaikan verifikasi faktual agar bisa lolos ke Pemilu 2019.
"Kami lagi konsentrasi urusin verifikasi faktual dulu. Masih proses semua ke sana," kata Pasek saat dihubungi Tirto, Selasa (30/1/2018).
Pasek mengklaim, saat ini sejumlah kader di kubu Ketua Umum Hanura versi Daryatmo sudah banyak merapat ke kubu OSO. Namun, tidak semua tercatat di kepengurusan. Ia mengaku tidak bisa bercerita banyak soal itu karena ada instruksi dari Ketua Dewan Pembina Wiranto.
"Masih ada perbedaan sedikit soal cara pandang saja dan Pak Wiranto sudah menyarankan biar jangan terlalu banyak bicara ke media. Jadi saya enggak mungkin buka semua," kata Pasek.
Meskipun tidak mau berbicara lebih lanjut mengenai permasalahan di tubuh Hanura, Pasek kembali menekankan bahwa pihaknya akan mengedepankan lolosnya Partai Hanura dalam verifikasi pemilu.
Ia mengatakan, perbedaan pandangan bisa dilakukan usai verifikasi selesai.
"Ini (verifikasi faktual) lebih penting daripada (dualisme) Hanura," kata Pasek.
Kubu Daryatmo Belum Sepakat dengan Keputusan OSO
Wasekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana membenarkan proses islah masih belum berjalan dengan baik. Kubu Daryatmo masih belum sepakat dengan keputusan OSO yang tidak kembali mengaktifkan pengurus kubu Daryatmo dalam kepengurusan Hanura.
"Dalam pandangan kubu kita, kubu bambu Apus, kalau zero option harus diawali titik keberangkatannya adalah Munaslub 2016, OSO-Sudding. Dengan catatan tentunya semua Ketua DPD dan DPC yang pernah dipecat posisinya dikembalikan," kata Dadang saat dihubungi Tirto, Selasa (30/1).
Dadang mengatakan, pilihan zero option mengacu pada pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto yang menilai zero option menjadi keharusan karena akan menjadi pijakan awal islah di tubuh partai.
Setelah itu, baru kubu Daryatmo akan membahas poin-poin yang menjadi akar persoalan di internal partai. Mereka pun akan membahas penyelesaian tentang gugatan hukum maupun gugatan lainnya apabila zero option sudah dipenuhi. Namun, kata dia, pihak OSO masih belum sepakat mengenai zero option.
"Titik awal Munaslub ini yang belum disepakati kubu Manhattan (kubu OSO). Tetapi apa artinya rekonsiliasi kalau kedua belah pihak tidak berangkat dari titik yang menjamin “equalitas” antar dua pihak yang bernegosiasi," kata Dadang.
Akibat belum disepakatinya zero option, Dadang mengklaim belum ada satu pun kubu Daryatmo yang masuk dalam kepengurusan OSO. Ia menyatakan, kubu Daryatmo pun tetap memproses gugatan hukum. Bahkan, mereka sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap SK Kemenkumham soal kepengurusan OSO.
"Kita sama sekali tidak menyepakati titik keberangkatan OSO - Harri Lontung yang sudah di-SK-kan Menkumham, makanya kita gugat ke PTUN karena ada cacat prosedur dan substansi dan gugatan itu sudah kita lakukan," kata Dadang.
Meskipun berselisih paham, Dadang menegaskan, kubu Daryatmo akan mengikuti proses verifikasi faktual. Proses verifikasi faktual pun akan dijalankan bersamaan dengan upaya islah. "Dua hal itu simultan. Verifikasi dan ishlah sama-sama menentukan masa depan Hanura," kata dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Alexander Haryanto
