Defisit APBN 2017 Masih Terjaga di Batas Aman 2,57 Persen

tirto.id - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2017 sebesar 2,57 persen atau senilai Rp345,8 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dari target APBN Perubahan sebesar 2,92 persen atau senilai Rp397,2 triliun.

Adapun defisit lebih rendah itu diperoleh dari penerimaan negara sebesar Rp1.655,8 triliun dikurangi dengan belanja negara yang sebesar Rp2.001,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa angka itu mencerminkan APBN lebih sehat, kredibel, dan berkesinambungan.

“Defisit anggaran terjaga aman di 2,57 persen atau hanya 87,1 persen dari APBNP sebesar Rp397,2 triliun. APBNP 2017 menunjukkan realisasi menggembirakan dari sisi pendapatan, belanja, serta terjaganya keberlangsungan fiskal,” ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (2/1/2018).

Menkeu menerangkan bahwa realisasi penerimaan negara selama 2017 sebesar Rp1.655,8 triliun itu telah mencapai 95,4 persen dari target sebesar Rp1.736,1 triliun. Realisasi 2,57 persen ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.339,8 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp192,3 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp308,4 triliun.

“Apabila kita menghilangkan faktor amnesti pajak, maka pertumbuhan penerimaan perpajakan kita jauh lebih tinggi yaitu mencapai 12,6 persen. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Penerimaan negara yang mencapai 95,4 persen dari target itu didorong oleh perpajakan yang mencapai 91 persen dari target APBNP sebesar Rp1.472,7 triliun. Capaian perpajakan ini tumbuh 4,3 persen dari 2016.

Tak hanya itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 101,7 persen dari APBNP 2017, yaitu sebesar Rp189,1 triliun.

“[Penerimaan negara] didukung membaiknya kinerja cukai, meningkatnya ekspor komitmen pemerintah mengendalikan barang dengan negative externality, adanya dampak positif program penertiban importir berisiko tinggi, dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) yang diluncurkan pada pertengahan Juli 2017,” katanya menjelaskan.

Adapun persentase penerimaan negara tertinggi merupakan kontribusi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebesar 118,5 persen dari APBNP 2017. Capaian ini didukung oleh meningkatnya permintaan dan harga komoditas Indonesia Crude Price (ICP) dan batu bara, perbaikan laba BUMN, dan perbaikan layanan PNBP kementerian/lembaga.

Sedangkan realisasi belanja negara, sebesar Rp2.001,6 triliun atau 93,8 persen dari APBNP sebesar Rp2.133,3 triliun.

Belanja negara 93,8 persen tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.259,6 triliun, atau 92,1 persen dari APBNP 2017. Selain itu, anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai 96,8 persen atau sebesar Rp742 triliun, dari targetnya Rp766,3 triliun.

“Didukung oleh optimalisasi dana transfer khusus dan perbaikan mekanisme penyaluran dana TKDD berdasarkan kinerja pelaksanaannya, yaitu pencapaian anggaran dan capaian output,” ucapnya.