tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, berdasar data sementara, tercatat ada 22.721 rumah yang rusak akibat gempa Lombok. Rinciannya, 12.778 unit rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9.220 rumah rusak berat.
Pemerintah, kata dia, telah memutuskan nilai bantuan untuk rumah rusak berat ialah Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.
“Kalau berat ini berarti sudah ambrol semua, kalau ringan masih berani orang tinggal, tapi sedang mungkin juga sudah nggak berani tinggal di dalam rumah,” kata Basuki usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, hari ini seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.
Dia mengatakan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) juga sudah meminta proses pembersihan puing rumah yang hancur segera dilakukan di tengah masa tanggap darurat.
Data sementara mengenai rumah rusak milik Kementerian PUPR tersebut jauh lebih sedikit ketimbang rilisan versi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data sementara BNPB rilisan hari ini menyebut, 67.857 unit rumah rusak, paling massif di kawasan Lombok Utara. BNPB belum memerinci kategori kerusakan puluhan ribu rumah itu.
BNPB juga mencatat 468 sekolah, 6 jembatan, 3 rumah sakit, 10 puskesmas, 15 masjid, 50 mushola, dan 20 gedung perkantoran mengalami kerusaka. Angka ini pun masih bersifat sementara.
Menteri Basuki memperkirakan proses rekonstruksi dan rehabilitasi kawasan terdampak gempa Lombok perlu waktu berbulan-bulan. Karena itu, pemerintah pusat menyetujui permintaan Gubernur NTB Zainul Majdi agar ratusan ribu pengungsi terdampak bencana ini mendapat bantuan tenda yang bisa tahan pakai hingga tujuh bulan. Tenda-tenda itu, kata dia, akan didatangkan dengan angkutan udara.
Selain itu, Basuki melanjutkan, Kementerian PUPR telah berupaya memastikan suplai air bersih untuk para pengungsi. Ia mencontohkan, di Lombok Utara, 12 sumur bor telah diaktifkan saat ini dan tersedia 13 mobil tangki air. Dia mengklaim suplai air untuk ratusan ribu pengungsi di Lombok sudah memadai.
Dia juga mengakui fasilitas MCK untuk pengungsi masih belum memadai. Kebutuhannya sekitar 500 unit, tapi baru ada 50-an. ”Ini sedang kita kirim dari Surabaya dan Jakarta,” kata dia.
Pemerintah Kucurkan Rp38 Miliar untuk Penanganan Gempa Lombok
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana senilai Rp38 miliar untuk penanganan dampak gempa Lombok di masa tanggap darurat.
"Sampai kemarin jumlahnya ada Rp35 miliar untuk di Lombok yang paling banyak, kemudian ada beberapa ratus juta untuk di daerah lainnya, jadi secara total ada Rp37 miliar hingga Rp38 miliar yang diminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]," kata Sri Mulyani usai Rapat Kabinet Terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/8/2018) seperti dilansir Antara.
Menurut Sri Mulyani, penggunaan anggaran tersebut terfokus untuk penyediaan makanan, minuman, pengobatan dan pemenuhan kebutuhan tanggap darurat lainnya yang dilakukan oleh BNPB di Lombok.
“Sekarang fokusnya membantu masyarakat supaya semangat untuk bangkit kembali, juga evakuasi korban yang belum ditemukan, sekaligus membuang puing puing akibat gempa, itu penting untuk mengembalikan semangat mereka," kata Sri Mulyani.
Dia menambahkan pencairan dana Rp38 miliar itu baru tahap awal untuk penanganan dampak gempa Lombok. Pemerintah pusat, kata dia, juga akan menyediakan dana untuk menyokong proses perbaikan rumah-rumah penduduk yang rusak akibat gempa.
Editor: Addi M Idhom
