Dapat Penghargaan dari Jokowi, Fahri: Saya 15 Tahun di DPR

Presiden Joko Widodo bakal memberikan penghargaan kepada dua politikus, Fahri Hamzah dan Fadli Zon pada perayaan HUT Proklamasi RI ke 75.

Reporter: Haris Prabowo

Terbit 10 Aug 2020 10:04 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Wakil ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan sambutan pada kegiatan Orasi dan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (11/02/2019) malam. ANTARA FOTO/Akbar Tado/pd.

tirto.id - Presiden Joko Widodo bakal memberikan penghargaan kepada dua politikus, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, pada perayaan HUT Proklamasi RI ke 75, 17 Agustus mendatang. Padahal, dua politikus tersebut kerap menjadi oposisi dan kritikus pemerintahan Jokowi sejak 2014.

Hal tersebut disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Ia bilang penghargaan itu namanya Bintang Mahaputra Nararya.

"Dlm rangka HUT Proklamasi RI ke 75, 2020, Presiden RI akan memberikan bintang tanda jasa kpd beberapa tokoh dlm berbagai bidang. Fahri Hamzah @Fahrihamzah dan Fadli Zon @fadlizon akan mendapat Bintang Mahaputra Nararya. Teruslah berjuang utk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," tulis Mahfud dalam akun Twitter-nya, Senin (10/8/2020).

Fahri Hamzah, mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru saja membidani Partai Gelora, membenarkan hal tersebut.

"Tentang bintang jasa yang disampaikan oleh pemerintah, saya ingin menyampaikan bahwa pemberitahuan sesungguhnya sudah disampaikan oleh DPR beberapa bulan yang lalu. Tentu semuanya ini adalah proses kelembagaan," kata Fahri saat dikonfirmasi wartawan Tirto, Senin siang.

Ia menyebut, penghargaan yang diberikan oleh Jokowi saat 17 Agustus mendatang adalah peristiwa kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang dianggap memiliki jasa tertentu.

Fahri menilai pengusulan dirinya dan Fadli Zon ke dalam nominasi penghargaan dilakukan oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Sementara saya sendiri memang 15 tahun menjadi anggota DPR. Dan beberapa tahun menjadi anggota MPR dan transisi dari Presiden Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid," kata Fahri.

"Jadi untuk informasi lebih lanjut, teman-teman persilakan untuk menghubungi Sekretaris Jenderal DPR RI [Indra Iskandar]. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih banyak," tambahnya.

Wartawan Tirto telah mencoba menghubungi Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, untuk meminta konfirmasi terkait hal ini. Hingga Senin sore, tak ada respons pesan WhatsApp maupun telepon.