tirto.id - Gebukan COVID-19 terhadap perekonomian nasional tak menyurutkan niat pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun ini untuk Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan alias masterplan IKN sebesar Rp85 miliar.
Dalam situs layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), penawaran paket jasa konsultasi penyusunan masterplan itu dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Jika tak ada aral melintang, kontrak bakal diteken bulan depan.
Tak hanya Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga masih menjalin komunikasi dengan para calon investor. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (21/4/2020) lalu, Luhut mengaku telah membicarakan kelanjutan proyek IKN bersama Menteri Energi Uni Emirat Arab, Suhail Al Mazrouei, lewat sambungan telepon.
“Dia menanyakan lagi. Dia bilang 'Mr. Luhut, ini ibu kota baru bagaimana? Sovereign wealth fund kita jalan enggak?'” ucap Luhut menceritakan perbincangan tersebut. “Saya bilang, jalan saja, karena sovereign wealth fund itu bukan hanya untuk ibu kota saja, tapi untuk infrastruktur.”
Sovereign wealth fund adalah badan pengelola dana investasi yang dimiliki negara. Dana investasinya bisa berasal dari banyak sumber. Dalam konteks pembangunan IKN, itu berasal dari duit beberapa negara, termasuk UEA. UEA berkomitmen berinvestasi 22,8 miliar dolar AS di ibu kota baru.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan saat ini proyek yang berjalan bukan yang sifatnya fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana dasar. Proyek yang tengah dijalankan sifatnya 'lunak', misalnya mendesain gambaran umum IKN.
“Kalau ada software-software, ini hanya untuk persiapan. Misalnya gagasan bagaimana IKN nanti,” ucap Basuki.
Langkah pemerintah yang tak kunjung melepas perhatian dari proyek IKN di tengah pandemi dikritik ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri. Menurutnya, IKN dan proyek-proyek lain sebaiknya dipertimbangkan ulang lantaran kian kemarin pemerintah kian sulit mengerek penerimaan pajak dan kebutuhan anggaran meningkat drastis.
“Jangan perjalanan dinas dipotong, tapi proyek ibu kota [jalan]. Dihentikan dulu, next 5 years-lah,” ucap Faisal dalam akun Instagram Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Sabtu (27/3/2020).
Mantan anggota Satgas Mafia Migas itu telah mengkritik kehendak pemerintah yang tetap ngotot meneruskan proyek ini sejak Maret lalu, ketika pasien positif COVID-19 mulai terdeteksi dan jumlahnya kian hari kian bertambah.
Ia menegaskan tidak ada yang bisa ditawar dalam menghadapi pandemi. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengerahkan seluruh sumber daya, meski konsekuensinya berbagai proyek tertunda, persis karena tidak ada yang tahu berapa lama pandemi ini akan bertahan.
Belum lagi tak ada jaminan semua rencana--baik pembangunan infrastruktur atau manusia--yang sudah dibuat tetap relevan usai pandemi.
“Apalah artinya ibu kota baru hebat tapi masyarakat rentan? Kita harus pikirkan model pembangunan indonesia yang baru. Pendekatannya baru,” ucap Faisal.
Hal serupa diungkapkan anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat H. Irwan. Ia menyatakan pemerintah perlu menaruh fokus pada menekan angka penyebaran COVID-19, yang per Kamis (22/4/2020) kemarin sudah menjangkiti 7.775 orang. Meski tak ada pembangunan fisik, pikiran dan tenaga pemerintah tetap perlu dialokasikan semaksimal mungkin untuk penanganan pandemi.
“Jadi sudah seharusnya pemerintah selesaikan COVID-19, baru memikirkan pembangunan infrastruktur termasuk IKN,” ucap Irwan saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (23/4/2020).
Fokus menangani COVID-19 juga penting karena ia menilai selama ini apa yang dilakukan pemerintah belum maksimal.
“Selama belum terlambat, pemerintah harus konsisten dan fokus tangani Corona. Jangan terjebak perdebatan yang tidak produktif seperti diksi mudik atau pulang kampung,” kata Irwan memungkasi.
Detail Engineering Design (DED) ibu kota baru ditargetkan rampung pada Juni 2020. Dengan begitu, proses pembersihan lahan dan pembangunan infrastruktur dapat dijalankan mulai tahun depan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan gedung-gedung di klaster pemerintahan sudah selesai pada 2023.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
