25 Contoh Soal TWK Sekolah Kedinasan, Jawaban, & Materi Lengkap

tirto.id - Peserta membutuhkan banyak hal dalam persiapan, salah satunya adalah contoh soal TWK Kedinasan. Contoh soal akan membantu peserta memahami materi hingga mengatur manajemen waktu pengerjaan.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menjadi jenis tes yang harus dilalui untuk menjadi mahasiswa di sekolah kedinasan. SKD terdiri atas tiga subtes meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Pelaksanaan tes SKD dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Hasil SKD peserta ujian dapat diketahui secara langsung setelah ujian selesai.

Hasil ujian dengan metode CAT dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh aksi peserta pada setiap soal termonitor dalam sistem sehingga dapat mempermudah proses audit jika terjadi hal yang tak terduga selama ujian berlangsung.

Materi TWK Kedinasan Apa Saja?

Sebagaimana telah disebutkan, Tes Wawasan Kebangsaan menjadi salah satu subtes dalam ujian SKD Sekolah Kedinasan.

Ada empat materi pokok yang diujikan dalam TWK Kedinasan meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Kepemimpinan Nasional dan Kearifan Lokal.

Materi ujian SKD setiap tahun dimungkinkan dapat berubah. Oleh sebab itu, peserta disarankan untuk memantau laman resmi panitia penerimaan Sekolah Kedinasan.

Bobot Nilai 1 Soal TWK Kedinasan

Berdasarkan Permen PANRB No. 98/2022 tentang Standar Kompetensi Dasar Seleksi CPNS, PPPK, dan Sekolah Kedinasan, jumlah soal yang disajikan untuk ujian SKD adalah 110. Jumlah ini dibagi ke masing-masing subtes dengan rincian meliputi 45 soal TKP, 35 soal TIU, dan 30 soal TWK.

Lantas, 1 soal TWK bernilai berapa? Untuk satu soal TWK yang dikerjakan dengan benar akan mendapatkan 5 poin. Sementara soal TWK yang dikerjakan dengan salah, tidak mendapatkan poin atau 0.

Kumpulan Contoh Soal TWK Kedinasan dan Jawaban

Setelah mempelajari materi, jumlah soal hingga bobot nilai, peserta dapat mulai mencoba mengerjakan contoh soal TWK Kedinasan.

Berikut ini kumpulan contoh soal TWK Kedinasan:

1. Seorang mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro baru saja menyelesaikan studinya. Ia ditawarkan untuk melanjutkan studinya di Inggris dengan beasiswa. Meski demikian ia memilih kembali ke kampungnya. Di kampung ia membuat pembangkit listrik sederhana dengan memanfaatkan aliran air sungai yang deras. Berkat pembangkit listrik tersebut, warga kampung sudah dapat menikmati ketersediaan listrik. Tindakan mahasiswa tersebut menunjukkan sikap ....

A. Bela negara

B. Cinta tanah air

C. patriotisme

D. nasionalisme

E. integritas

Jawaban: C

2. Hampir semua partai politik melakukan proses permohonan gugatan kepada KPU, adapun sengketa yang diajukan antara lain terkait masalah internal dan perselisihan kursi terakhir di DPR RI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berusaha mengumpulkan bukti-bukti dari KPU daerah untuk menghadapi gugatan sengketa PHPU Legislatif 2019, yang akan segera disidangkan Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, bukti-bukti dari KPU Kabupaten/kota dan provinsi itu akan dijadikan bahan untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pileg 2019. Jika terjadi kasus tersebut maka yang memiliki kewenangan untuk memberikan putusan adalah ....

A. Komisi Yudisial

B. Mahkamah Agung

C. Mahkamah Konstitusi

D. Kehakiman

E. KPU

Jawaban: C

3. Konflik antara Indonesia dengan Tiongkok kembali terjadi di Perairan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sejumlah kapal penangkap ikan asal Tiongkok didampingi kapan Coast Guard negaranya, berkegiatan di perairan yang masih masuk dalam teritorial Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia. Hal tersebut juga merupakan sebuah ancaman bagi Indonesia. Ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya ancaman seluruh bangsa dan negara. Hal ini ditegaskan dalam wawasan Nusantara dalam bidang ....

A. Ideologi

B. Politik

C. Ekonomi

D. Sosial budaya

E. Hankam

Jawaban: E

4. Upaya mempertahankan kedaulatan negara tidak hanya dilakukan oleh TNI, tetapi juga warga negara. Sebab sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional. Warga negara merupakan salah satu sumber daya nasional, berarti warga negara ikut terlibat dalam sishanta. Keterlibatan warga negara dalam sishanta tecermin dari implementasi pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara dilaksanakan untuk mencetak kader bela negara yang disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung. Sebagaimana dalam konteks mempertahankan kedaulatan negara, maka berikut ini yang sejalan dengan konsep tersebut untuk menyelenggarakan pertahanan negara adalah ....

A. Mengembangkan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai

B. Menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai

C. Membangun kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai

D. Memelihara kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai

E. Semua benar

Jawaban: E

5. Dalam rangka meningkatkan hasil panen para petani, Presiden Jokowi melalui kementerian pertanian memberikan bantuan pupuk kepada seluruh petani di Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya laporan dari pemerintah daerah bahwa hasil panen tahunan menurun akibat pupuk langka. Namun demikian ternyata perolehan pupuk untuk setiap petani tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Ternyata setelah diselidiki, ada oknum dari pemerintah daerah yang bermain terhadap bantuan tersebut. ia menjual Sebagian pupuk dengan harga rendah kepada petani kaya dan sisanya ia berikan ke petani yang lain sebagai bentuk bantuan dari pemerintah. Sikap oknum tersebut dari pemerintah daerah tersebut sangat bertentangan dengan ....

A. Pemenuhan hak warga negara dari negara

B. Nilai-nilai kemanusian yang berkeadilan

C. Upaya mewujudkan kekuatan ekonomi nasional

D. Pemenuhan nilai keadilan sosial bagi rakyat

E. Janji dan sumpah abdi negara dalam melayani masyarakat

Jawaban: D

6. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama kita masih hidup, tidak mungkin kira menghapus konflik. Baik konflik interpersonal maupun konflik antar kelompok merupakan konstruksi sejarah manusia. Masalah bisa terjadi apabila konflik terus berlanjut sehingga melahirkan kekerasan. Di bawah ini yang bukan termasuk faktor penyebab konflik yang terjadi dalam masyarakat adalah ....

A. globalisasi yang telah menghadirkan perbedaan-perbedaan yang meruntuhkan totalitas kesatuan nilai kepercayaan

B. Lemahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat

C. Kemiskinan berkepanjangan dan rendahnya tidak ekonomi masyarakat

D. Kuatnya pijakan konsep multikulturalisme di Indonesia

E. Munculnya sikap-sikap kerapuhan masyarakat terhadap ketahanan sosial Budaya

Jawaban: D

7. Pada hari Sabtu Pak Andi harus kerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya yang dibawa pulang. Pada saat yang bersamaan, warga di kampung mengadakan gotong royong membersihkan parit-parit dan selokan karena menjelang musim hujan. Sikap yang seharusnya diambil oleh Pak Andi yang mencerminkan sikap nasionalisme adalah ....

A. Meminta anaknya untuk mewakili Pak Andi dalam kegiatan gotong royong

B. Menyelesaikan lemburan pekerjaannya karena akan segera diminta oleh atasan

C. Meminta izin kepada kepala dusun agar memberikan maklum atas pekerjaannya

D. Mengikuti kegiatan gotong royong dan menyelesaikan pekerjaan setelah selesai gotong royong

E. Melimpahkan pekerjaannya kepada rekan sedivisi dengan alasan akan mengikuti gotong royong kampung

Jawaban: D

8. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan pengamalan secara objektif maupun subjektif. Di bawah ini yang merupakan contoh pengamalan Pancasila secara objektif adalah ....

A. Menjenguk rekan kerja yang ditimpa musibah

B. Mengibarkan bendera merah putih menjelang 17 Agustus di depan rumah

C. Membayar pajak tepat waktu

D. Pemerintah daerah mendistribusikan bantuan sosial secara adil dan merata

E. Memberi sumbangan ke panti Asuhan

Jawaban: D

9. Mirna selaku Warga Negara Indonesia berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh ....

A. jaminan sosial

B. pelayanan kesehatan

C. pelayanan kesehatan secara cuma-cuma

D. pelayanan di bidang kesehatan sebagai bentuk perlindungan negara

E. pelayanan di bidang kesehatan sebagai bentuk jaminan perlindungan negara

Jawaban: B

10. Dewan Perwakilan (DPD) adalah Lembaga negara yang diakui secara konstitusional dan dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah. Aspirasi di tingkat daerah tersebut akan berpengaruh pada pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat. DPD sendiri merupakan Lembaga yang lahir setelah proses amendemen UUD 1945. DPD merupakan wakil provinsi dan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu di tiap provinsi di Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang DPD dalam sistem pemerintahan adalah ....

A. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain-nya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

B. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

C. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang- undang APBN, Pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

D. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN

E. Bersama-sama dengan DPR dan Presiden memberikan pertimbangan duta

Jawaban: E

11. Pada tanggal 20 Desember 2021, pihak PLN telah melakukan pemeriksaan ke instalasi listrik pada daerah padat penduduk di lingkungan X. hal ini dilakukan karena sering terjadi kebakaran akibat arus pendek. Namun dalam pemeriksaan tersebut, hasilnya sangat mengejutkan. Ditemukan beberapa warga telah melakukan sambungan listrik ilegal dari kabel listrik PLN. Perilaku warga tersebut sangat bertentangan dengan sila ....

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Jawaban: A

12. Hasto dan Hesti berasal dari negara A dan bekerja/tinggal di negara B. Negara A menganut asas ius-sanguinis, dan negara B menganut asas ius-soli. Kemudian, anak mereka lahir di negara B, dan anak-anak Hasto dan Hesti ....

A. Mutlak memiliki kewarganegaraan

B. Tidak memiliki kewarganegaraan

C. Mungkin memiliki kewarganegaraan

D. Mungkin memiliki dwi kewarganegaraan

E. Mutlak memiliki dwi kewarganegaraan

Jawaban: A

13. Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal….

A. Pasal 24D dan 24E

B. Pasal 24C dan 24D

C. Pasal 24B dan 24C

D. Pasal 24E dan 24F

E. Pasal 24F dan 24G

Jawaban: C

14. Apa yang dibahas dalam Amendemen ke-2 UUD 1945?

A. Inti amendemen kedua adalah Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

B. Inti amendemen kedua adalah terkait Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman, dan lainnya.

C. Inti dari amendemen kedua adalah semua diubah

D. Penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya termasuk penghapusan atau penambahan pasal/bab.

E. Mengubah 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

Jawaban: A

15. Isi pasal 28l ayat 4 UUD 1945 adalah....

A. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

B. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

C. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

D. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan

E. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Jawaban: D

16. Perkawinan dalam undang-undang didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri". Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan pria dan wanita. Apa alasan pemerintah menentang perkawinan sesama jenis?

A. Karena mengikuti kodrat beragama

B. Karena tidak sesuai dengan ideologi bangsa

C. Karena tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaan

D. Karena bertentangan dengan hak asasi manusia

E. Karena tidak diatur dalam undang-undang sebagai dasar negara

Jawaban: B

17. Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga independen yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim di Indonesia. Apa yang terjadi jika KY tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai undang-undang?

A. Kinerja hakim akan menjadi lebih adil dan transparan

B. Integritas dan independensi hakim dapat terganggu serta merugikan masyarakat

C. Menurutnya kesadaran hukum di tengah masyarakat yang memicu ketidakadilan hukum

D. Independensi hakim akan terjaga dan mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan

E. Makin maraknya kasus pelanggaran hukum di tengah masyarakat

Jawaban: B

18. Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan undang-undang. Salah satunya adalah bahwa pembentukan undang-undang harus memperhatikan aspek spiritualitas. Bukti bahwa nilai ketuhanan dijadikan dasar dalam pembentukan undang-undang adalah...

A. Penyusunan undang-undang dengan melibatkan tokoh-tokoh agama

B. Pencantuman sila pertama dalam pembukaan setiap undang-undang

C. Adanya undang-undang yang mengatur kebebasan beragama dan beribadah

D. Penetapan hari-hari besar agama sebagai hari libur nasional

E. Pembentukan undang-undang yang melindungi hak-hak minoritas

Jawaban: C

19. Persatuan dan kesatuan menjadi hal penting yang harus ada pada diri masyarakat. Berikut ini perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan, kecuali....

A. Saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan

B. Senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

C. Memiliki rasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia

D. Membentuk pergerakan untuk menyerangkan kelompok tertentu

E. Ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan

Jawaban: E

20. UUD NRI 1945 Pasal 1 dan 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa kaitan pasal tersebut dengan pemerintah?

A. Tugas yang diamanatkan sesuai dengan konstitusi

B. Memastikan hukum digunakan untuk menjaga stabilitas negara

C. Agar pemerintah menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel

D. Menghormati hak-hak setiap warga negara dalam setiap kebijakan yang dibuat

E. Memastikan setiap kebijakan pemerintah sesuai aturan yang berlaku

Jawaban: E

21. Reformasi kebijakan publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, apa peran utama DPR dalam mendorong reformasi kebijakan publik?

A. Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan aspirasi mereka terpenuhi

B. Memberikan masukan strategis kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan

C. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung program reformasi kebijakan

D. Mengawasi pelaksanaan kebijakan publik agar sesuai dengan peraturan berlaku

E. Menyusun undang-undang yang mendukung pembangunan berkelanjutan

Jawaban: E

22. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan mengenai implementasi integritas Sukarno. Pilihlah pernyataan yang paling tepat menggambarkan integritasnya sebagai pemimpin negara...

A. Sukarno selalu berusaha mendengarkan aspirasi rakyat dan mempertimbangkan setiap masukan sebelum mengambil keputusan penting.

B. Sukarno dikenal karena keteguhannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tanpa kompromi dengan penjajah

C. Sukarno senantiasa menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi tantangan politik, baik dari dalam maupun luar negeri

D. Sukarno sering berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik bagi masalah bangsa

E. Sukarno selalu mendorong semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap pidatonya, menginspirasi rakyat untuk bersatu

Jawaban: B

23. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sering menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara langkah-langkah berikut, manakah yang paling efektif untuk mengatasi ancaman terhadap Pancasila?

A. Meningkatkan literasi masyarakat tentang Pancasila melalui program pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh

B. Memperkuat penegakan tindakan-tindakan hukum terhadap hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

C. Mengadakan dialog nasional secara berkala yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membahas isu-isu kebangsaan

D. Menyebarluaskan konten positif tentang Pancasila melalui media sosial dan platform digital lainnya

E. Membangun kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tingkat lokal

Jawaban: A

24. DPD memiliki kewenangan untuk menyampaikan pertimbangan dalam perumusan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Apa dampak utama jika DPD tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah?

A. RUU Otonomi Daerah akan berjalan lancar tanpa hambatan

B. Pemerintah pusat akan sepenuhnya mengambil alih semua keputusan terkait daerah

C. Terjadinya konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan RUU Otonomi Daerah

D. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah

E. RUU Otonomi Daerah menjadi kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah

Jawaban: E

25. Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa perekonomian di Indonesia merupakan ekonomi kerakyatan. Apa yang terjadi jika pemerintah tidak menerapkan ekonomi kerakyatan?

A. Pembangunan ekonomi akan lebih cepat dan efisien tanpa intervensi pemerintah

B. Terjadinya kesenjangan sosial yang makin lebar antara kelompok masyarakat

C. Masyarakat akan lebih mudah mengakses sumber daya ekonomi

D. Akan tercipta pemerintah yang bersifat etatisme dalam menjalankan perekonomian

E. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat secara merata di seluruh lapisan masyarakat

Jawaban: B