tirto.id - Protes Warga Kampung Baru Dadap, Kabupaten Tangerang terhadap kehadiran pasukan TNI dan sejumlah alat berat di permukimannya justru mendapatkan tanggapan sinis dari Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.
"Memang masyarakat Dadapnya saja yang susah diatur," kata Ahmed kepada Tirto, pada Rabu (27/12/2017).
Para warga Kampung Baru Dadap baru-baru ini mendesak penarikan pasukan TNI dari Kodim 0506/Tangerang yang mendatangi permukimannya dengan dalih Karya Bhakti untuk pembangunan tanggul. Mereka menilai kehadiran pasukan bersenjata itu berbau intimidasi.
Hari ini, para warga kampung ini mendatangi gedung LBH Jakarta untuk bertemu dengan perwakilan TNI. Dalam mediasi itu, warga mendesak pasukan TNI dan dan alat-alat berat milik Pemkab Tangerang segera hengkang dari kampungnya.
Para warga kampung Dadap curiga kedatangan pasukan TNI dan alat-alat berat itu bukan untuk pembangunan tanggul melainkan proyek jembatan penghubung daratan hasil reklamasi Teluk Jakarta, Pulau C dengan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Proyek ini dikhawatirkan menggusur rumah warga.
Sebaliknya, Ahmed Zaki Islandar menuding tuduhan warga Kampung Baru Dadap tanpa bukti. Ia bahkan menilai bahwa warga Dadap tidak mengerti pentingnya tanggul laut yang akan dibangun oleh Pemkab Tangerang dengan disokong program Karya Bakti bersama TNI Kodim 0506/Tangerang.
Ahmed berdalih peberapa minggu lalu, ketika ada hujan deras, sejumlah kampung pinggiran kabupaten Tangerang banyak yang terkena banjir. Sebagian desa, seperti daerah Perum Mustika Tigaraksa, Perum Nuansa Mekarsari, Binong Permai, sempat terendam. "Mau didiamkan saja?" katanya sembari menunjukan foto kejadian banjir itu.
Dia memang mengaku mempersilakan warga Dadap menolak pembangunan tanggul untuk pencegahan banjir. Menurut dia, proyek tanggul bisa dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan. Tapi, Ahmed mengancam enggan bertanggung jawab bila terjadi banjir di kampung itu.
"Kami sudah berusaha mencoba menata lingkungan dan kehidupan masyarakat di sana, tapi kalau masyarakat tidak mau, tak ada masalah, kami bisa alihkan ke lokasi lain. Tapi jangan menyalahkan Pemkab saat ada bencana banjir di Dadap yang selalu datang ketika air pasang," kata Ahmed.
Dia mengklaim Pemkab Tangerang sengaja mengundang TNI agar pembangunan tanggul bisa lebih cepat. Ahmed menambahkan adanya alat berat di lokasi pengurukan dibutuhkan untuk merapikan tanah di tempat tanggul yang akan dibangun di Kampung Dadap.
Sedangkan soal senjata api yang dibawa para anggota TNI, Ahmed tak memberikan banyak penjelasan. "Siapa yang pakai senjata? Emangnya zaman Orde Baru?"
Namun, saat Tirto menunjukkan foto senjata yang digeletakan oleh tentara di kawasan Kampung Baru Dadap, Ahmed berkilah “Itu kan dalam posisi ditaruh. Bukan ditengteng-tengteng."
Sebaliknya, anggota Tim Kuasa Hukum Warga Kampung Baru Dadap dari LBH Jakarta, Nelson Nicodemus menyatakan bahwa kehadiran TNI selama 24 jam dengan membawa senjata api di perkampungan tersebut telah menimbulkan situasi mencekam bagi banyak warga.
Nelson menjelaskan bahwa lahan yang dikeruk oleh alat berat di kampung itu juga patut diduga bukan untuk tanggul, tapi kemungkinan besar guna proyek jembatan reklamasi dan rumah susun. Warga curiga rumah susun itu untuk ganti rugi apabila jembatan dibangun dan menggusur rumah mereka.
"Proyek rusun dan jembatan reklamasi ditolak warga Dadap karena tidak memiliki AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan), tidak terbuka, dan tidak melibatkan partisipasi warga," kata Nelson.
Atas dasar itulah, warga menuntut pasukan TNI lekas angkat kaki dari Kampung Baru Dadap dan semua alat berat segera ditarik keluar dari permukiman itu.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Addi M Idhom
