Bupati Nyono Tersangka Korupsi, Khofifah-Emil Kena Getahnya?

tirto.id - Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang, Jawa Timur (Jatim) resmi berstatus tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (3/2/2018). Nyono yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini menjadi tokoh kunci khususnya saat Pilkada 2018.

Tertangkapnya Nyono diyakini akan berpengaruh terhadap pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur (Jatim) yang diusung "Partai Beringin" itu. Namun, bagi tim sukses kedua bakal calon Pilkada itu, masalah yang dialami Nyono tak akan mempengaruhi keadaan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, publik bisa menjadi tidak percaya dengan Golkar setelah Ketua DPD I Jawa Timur itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Minimal dampaknya terhadap soliditas Partai Golkar di Jatim, karena Ketua DPD Golkar Jatim ditetapkan sebagai tersangka,” kata Pangi saat dihubungi Tirto, Senin (5/2/2018).

Pangi beralasan, selain representasi partai, Ketua DPD I merupakan pimpinan daerah dalam menjalankan mesin parpol dalam politik elektoral. Pada gelaran Pilkada, mesin parpol berperan sangat penting untuk mengangkat elektabilitas calon.

“Nakhkoda Golkar di Jatim, kan, Ketua DPD Golkar. Bukan tidak mungkin juga mengganggu elektabilitas Khofifah,” kata Pangi.

Namun, Pangi mengingatkan, masyarakat bisa saja memilih bukan karena faktor partai, tetapi faktor figur. “Artinya masih ada alasan memilih, karena latar belakang figur cagub ketimbang usulan referensi diusung parpol,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Sukses Pemenangan Khofifah-Emil Dardak, Renville Antonio menyatakan, operasi tangkap tangan KPK dan penangkapan Nyono sebagai tersangka tidak akan berdampak kepada pemenangan di Pilgub Jatim. Ia menilai, koalisi Nasdem-Demokrat-PPP-Hanura-Golkar tetap solid untuk memenangkan pasangan Khofifah-Emil.

“Mungkin bermasalah jika tim kampanyenya di dalamnya ada nama Pak Nyono. Mungkin, tapi kan ini enggak ada namanya. Alhamdulillah,” kata Renville saat dihubungi Tirto, Senin (5/2/2018).

Renville mengatakan, saat ini koalisi partai pengusung Khofifah-Emil sudah membentuk tim pemenangan. Menurut dia, setiap partai pendukung telah mengirimkan delegasi untuk memenangkan kandidat yang diusung.

Menurut Renville, tim pun sudah bekerja secara independen, tanpa menggunakan kembali atribut partai. Politikus Partai Demokrat ini mengklaim, tim pemenangan yang telah dibentuk tersebut sudah tidak lagi membahas polemik partai, termasuk kasus Nyono yang kebetulan sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Jatim.

Selain itu, proses Pilkada tidak hanya terjadi di pemilihan gubernur. Pemilihan di tingkat bupati dan tingkat wali kota pun ikut digelar dalam Pilkada 2018, sehingga pemenangan kandidat menjadi tanggung jawab dari tim kampanye yang telah dibuat berdasarkan delegasi masing-masing partai koalisi.

“Jadi, saya rasa mereka sudah berbagi tugas dan kebetulan dimandatkan untuk pilkada provinsi sudah dimasukkan nama-namanya di tim kampanye. Nah, itu yang bekerja untuk tingkat Pilgub,” kata Renville.

Respons Golkar

DPP Partai Golkar telah mengambil sikap tegas terkait kasus yang menyeret Nyono selaku Ketua DPD I Golkar Jawa Timur tersebut.

Ketua DPP Partai Golkar, Tb Ace Hasan Shadzily mengatakan, pihaknya telah bergerak cepat merespons penetapan Nyono sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Ace menegaskan, saat ini parpol berlambang pohon beringin ini telah memberhentikan Nyono sebagai pimpinan partai di daerah.

“Partai Golkar segera dan telah menyatakan bahwa Pak Nyono diberhentikan dari Ketua DPD Partai Golkar,” kata Ace saat dihubungi Tirto, Senin (5/2/2018).

Selain itu, Ace menuturkan, perbuatan yang dilakukan Nyono tersebut tidak terkait dengan Partai Golkar. Sikap Nyono yang melakukan korupsi adalah murni tindakan individu.

“Sudah disampaikan resmi oleh KPK bahwa itu murni akibat dari upaya pribadi Pak Nyono dalam rangka sosialisasi pilkada [Nyono sebagai bakal cabub Jombang]. Jadi oleh karena itu, saya tegaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar,” kata Ace.

Ace mengatakan, hingga saat ini Partai Golkar masih mencari pengganti Nyono demi Pilkada Jatim dan menjaga kepercayaan publik terhadap partai beringin ini. Sejauh ini, ada sejumlah nama yang mulai mengemuka yang akan ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Jatim, seperti Taufik Hidayat, Adies Kadir, dan Zainudin Amali.

“Saat ini masih digodok. Dengan nama-nama Plt tersebut, tentu kami ingin dapat membawa, menggantikan Pak Nyono menjadi panglima dalam rangka kemenangan, tentu itu bukan hanya pilkada di Jatim tetapi juga sebagian besar pilkada di kabupaten/kota di daerah [Jatim]” kata Ace.

Langkah Golkar ini dinilai positif oleh Pangi Syarwi Chaniago. Menurutnya, perlu ada sejumlah langkah agar kasus Nyono ini tidak mempengaruhi elektabilitas Khofifah-Emil. Salah satunya adalah memperkuat basis "akar rumput" dan tetap menjagakonstituen. Tim Khofifah-Emil, harus membuat para calon pemilih yang tak loyal bergeser menjadi pemilih yang loyal.

“Sekarang bagaimana meyakinkan pemilih agar semakin mantap memilih Khofifah-Emil,” kata dia.

Khofifah-Emil juga harus menjaga wilayah basis atau lumbung elektoral. Selain itu, pasangan yang diusung Golkar ini juga harus berhasil melakukan pendekatan lebih luas ke wilayah yang menjadi kantong-kantong suara kompetitor.

Pangi juga menyarankan agar pasangan Khofifah-Emil bergerilya dan terus menyapa warga dengan pertemuan tatap muka. Selain itu, kata dia, kandidat yang diusung Golkar ini juga harus memperkuat relawan darat dari rumah ke rumah warga untuk menyampaikan visi dan misi serta program.

Namun, Partai Golkar pun tak hanya cukup memikirkan dampak kasus Nyono pada Pilgub Jatim. Persoalan yang tak kalah pelik adalah posisi Nyono yang sekaligus sebagai bakal calon bupati Jombang pada Pilkada yang sama.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim sedang membahas internal terkait Pilkada Kabupaten Jombang, menyusul Nyono yang telah ditetapkan tersangka kasus korupsi. Beberapa partai pendukung Nyono memang menyatakan sikap masih setia mendukung.

"Ini akan kami lakukan bahasan tersendiri di internal Partai Golkar," ujar Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD Partai Golkar Jawa Timur Ibnu Munzir dikutip dari Antara.