tirto.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menargetkan bakal ada sebanyak 73 titik penyalur BBM satu harga pada 2018. Menurut rencana, 73 penyalur tersebut terdiri dari 67 titik yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan 6 titik yang dikelola pihak swasta, yakni PT AKR Corporindo (Tbk).
Jumlah target tersebut mengalami peningkatan dibandingkan yang telah terealisasi pada 2017. “Yang sudah dilaksanakan di 2017 itu ada 57 [titik penyalur]. Sebanyak 54 milik Pertamina, dan 3 lainnya punya AKR yang kemarin diresmikan secara simbolis oleh Presiden di Pontianak,” kata Kepala BPH Migas Fansurullah Asa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/2/2018).
Lebih lanjut, Fanshurullah berkomitmen bahwa titik-titik penyalur BBM satu harga bakal ditempatkan pada berbagai wilayah secara merata. Akan tetapi, Fanshurullah menekankan agar daerah yang dituju berada di luar Pulau Jawa serta merupakan wilayah yang masuk kategori 3T: Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.
Penargetan titik penyalur BBM satu harga di angka 73 sendiri mengalami peningkatan. Fanshurullah mengungkapkan target yang sebelumnya ditentukan untuk tahun ini hanya sebanyak 54 titik penyalur.
“Kami optimistis. Setelah kami mapping dan ketemu dengan Pertamina dan AKR, kami ingin mewujudkan keadilan bagi rakyat lebih awal,” ucap Fanshurullah.
Tak hanya menargetkan sebanyak 73 titik penyalur BBM satu harga, BPH Migas juga mengusulkan pembentukan lembaga sub-penyalur di tingkat kecamatan dan desa yang masuk wilayah 3T.
Dengan adanya lembaga sub-penyalur tersebut, masyarakat diharapkan bisa memperoleh BBM dengan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah. Fanshurullah pun menyebutkan bahwa jumlah SPBU di Indonesia saat ini ada sekitar 7.000 titik, dan mayoritas berada di kabupaten maupun kota.
“Dari 7.000 SPBU dengan jumlah penduduk 200 juta lebih. Berarti satu SPBU akan digunakan sekitar 35 ribu orang, dan itu pun 60 persen di Pulau Jawa. Sementara jumlah desa di Indonesia ada 75.000 desa,” ungkap Fanshurullah.
Untuk dapat merealisasikan sub-penyalur BBM tersebut, BPH Migas memperkirakan investasi yang dibutuhkan relatif lebih murah, yakni di kisaran Rp50-100 juta. Sedangkan investasi yang dibutuhkan untuk SPBU sendiri, ditaksir mencapai Rp20-30 miliar.
Fanshurullah mengatakan pendanaan untuk sub-penyalur BBM ini bisa dilakukan melalui koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Harga jualnya dipatok sama, tapi dikasih harga angkut sesuai peraturan. Dia ambil dari SPBU terdekat, dan volumenya dibatasi 1.000 kiloliter per hari,” ucapnya.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
