tirto.id - Badan Narkotika Nasional (BNN) akan melakukan antisipasi terhadap calon kepala daerah yang menggunakan narkoba dengan mengadakan tes bebas narkoba di 101 wilayah yang mengikuti Pilkada serentak putaran kedua pada Februari 2017.
"Kemaren (Pilkada 2015) ada yang melibatkan BNN, ada juga yang tidak melibatkan BNN. Tapi sekarang semua dilibatkan," kata Kepala BNN Budi Waseso usai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Publikasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan LKBN Antara di Jakarta, Jumat, (1/4/2016).
BNN akan bekerja sama dengan KPU terkait dengan rekomendasi bebas narkoba sebagai persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
Apabila mekanisme tes bebas narkoba oleh BNN disetujui KPU untuk Pilkada 2017, maka kebutuhan selanjutnya adalah memunculkan mekanisme yang jelas, agar tes beba narkoba ini tidak mempengaruhi tahapan pilkada. Tes bebas narkoba dengan metode tes rambut sendiri memerlukan waktu tiga hari.
"Harus ada mekanisme yang benar-benar rapi, dari daerah pengiriman barang sehari bisa, mengirim kembali sehari tidak ada masalah, butuh waktu tiga hari," kata Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Sinta Dame Simanjuntak usai Rapat Koordinasi Evaluasi Pilkada 2015 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/3).
BNN memastikan bahwa pihaknya sanggup melakukan tes bebas narkoba dalam skala besar. Sebelumnya, BNN juga berpengalaman pernah melakukan tes pada semua pegawai BNN yang berjumlah ratusan dalam waktu tiga hari.
KPU masih akan berdikusi dengan BNN terkait proses pilkada dan diharapkan kerja sama dengan BNN masuk ke dalam UU Pilkada.
Dalam kesempatan yang sama, Budi Waseso turut mengimbau agar masyarakat dapat membantu BNN dan kepolisian dalam memantau pelabuhan ilegal yang biasa dijadikan jalur "tikus" bagi penyelundupan narkoba di Indonesia.
"Kita galakkan peran serta masyarakat di lingkungan itu," kata Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) ini pada Jumat, (1/4/2016).
Budi mengakui bahwa BNN kekurangan personil guna memantau pelabuhan ilegal yang dijadikan jalur penyelundupan narkoba di Indonesia, sehingga BNN tidak cukup mengandalkan petugas untuk menjaga dan mengamankan pelabuhan yang berada di lokasi pedalaman Indonesia.
"Mereka (pelaku) akan memanfaatkan tempat yang diperkirakan tidak ada petugas," tutur Budi.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku peredaran narkoba menyelundupkan barang haram tersebut melalui jalur laut menuju Indonesia.
Para pelaku memasukkan narkoba melalui pelabuhan menggunakan kapal laut, namun ada juga menyelundupkan dengan sistem pengiriman paket dan kontainer melalui bandara.
BNN juga telah bekerja sama dengan sejumlah negara asal pengiriman narkoba seperti Tiongkok, Hongkong, Malaysia dan beberapa negara Afrika dalam memberikan informasi dan berharap mereka dapat menindaklanjuti usaha membongkar jaringan narkoba internasional. (ANT)
