tirto.id - Edhy Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) dini hari atas dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, KPK tak hanya menangkap Edhy saja. Melainkan beberapa pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lainnya. Menurutnya, ini terkait dengan kasus ekspor benur.
"Benar KPK tangkap, terkait ekspor benur. Tadi pagi jam 01.23 di [Bandara] Soetta," ujar Nurul kepada reporter Tirto.
Sumber Tirto di KPK menyebutkan, Edhy Prabowo digelandang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 01.00 WIB.
Biodata Edhy Prabowo & Hubungan dengan Prabowo Subianto
Nama Edhy Prabowo kemudian mencuat di pencarian Google setelah kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ini. Kata kunci pencarian bahkan mengaitkan hubungan antara Edhy Prabowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Edhy Prabowo dan Prabowo Subianto sama-sama berada dalam satu partai, yaitu Gerindra. Jabatan Edhy di Gerindra diraihnya lewat pengalaman di organisasi pencak silat. Edhy pernah menjadi atlet pencak silat nasional, pada PON XIV di Jakarta tahun 1996, ia memeroleh medali perunggu.
Setelah itu ia menjadi wakil ketua harian Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia (PPSMI). Kemudian pada tahun 2007, ia menjabat ketua bidang pengembangan prestasi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia.
Pada tahun 2008, Edhy Prabowo ditunjuk menjadi ketua bidang pemuda dan olahraga di partai tersebut. Kemudian ia menjadi wakil ketua umum bidang keuangan dan pembangunan nasional Partai Gerindra, sejak tahun 2020.
Dia pernah menjadi taruna Akmil atau dulu Akabri, angkatan 1991. Namun ia dikeluarkan dari kesatuan tersebut karena desersi. Lalu dia disekolahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto --saat itu menjabat Dangrup III TNI-AD dan berpangkat Letkol-- ke Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo Beragama, pada tahun 1997.
Edhy kemudian melanjutkan pendidikan ke program magister dari Swiss German University, pada tahun 2004. Pada tahun 2005, Edhy mendirikan perusahaan jasa keamanan swasta, PT Garuda Security Nusantara. Dia menjadi direktur utama perusahaan tersebut sampai tahun 2015.
Edhy Prabowo juga menjadi tokoh populer di Google Trend setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti. Edhy pernah menjabat Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Pria kelahiran 24 Desember 1972 itu juga pernah menjabat komisaris PT Kiani Lestari Jakarta, perusahaan kertas milik Prabowo Subianto.
Di dunia politik, Edhy juga mengurusi sektor pertanian. Ia menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Mitra kerja komisi ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Perum Bulog.
Edhy Prabowo dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster
Setelah menjabat sebagai menteri, Edhy Prabowo mewacanakan kebijakan baru yang berseberangan dengan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Politikus Partai Gerindra itu menyasar kebijakan ekspor benih lobster.
Dalam rapat koordinasi kementerian yang digelar di Hotel Borobudur pada 4 Desember 2019, Edhy ingin membuka peluang bagi pelaku usaha mengekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang oleh Susi sejak 2016 silam.
Edhy beralasan ada permintaan yang tinggi dari Vietnam terhadap benih lobster. Dulu, sekitar 80 persen kebutuhan benih lobster Vietnam berasal dari Indonesia. Namun, kini kebutuhan Vietnam itu justru dipenuhi oleh Singapura.
Atas pertimbangan itulah, Edhy berencana mencabut larangan benih lobster tersebut. Namun, pria asal Sumatera Selatan ini memberikan syarat soal ekspor benih lobster. Pelaku usaha bisa ekspor jika sebagian benih lobster yang ditangkap dibesarkan di dalam negeri. Artinya, hanya 50 persen benih lobster yang ditangkap boleh diekspor.
Dalam laporan Majalah Tempo edisi 4 Juli 2020 ini terungkap bahwa kebijakan Edhy Prabowo yang kembali membuka keran ekspor benih bening lobster alias benur ini menguntungkan banyak pihak, terutama kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan Edhy Prabowo yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Hasil penelusuran Tempo terhadap 30 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai calon eksportir menguak fakta lain. Sejumlah politikus hingga mantan terpidana penyelundupan benih lobster terafiliasi sebagai pemegang saham dan pengurus perusahaan.
Bahkan, banyak nama diketahui merupakan kader maupun pengurus DPP Partai Gerindra, partai asal Edhy Prabowo. Ada pula nama eks Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjadi pemodal pada salah satu perusahaan eksportir benih lobster dari daerah asalnya yakni Nusa Tenggara Barat.
Saat rapat bersama Komisi IV DPR RI hari ini, Edhy langsung mengklarifikasi isu ini. Ia membantah kementeriannya menerbitkan izin dengan tak transparan bahkan menguntungkan segelintir pihak.
Ia berkilah, “Masalah perusahaan masalah siapa yang diajak, kami tidak membatasi dia harus perusahaan. Koperasi boleh tapi saya tidak bisa menentukan. Siapa yang mendaftar, kami terima dan verifikasi.”
Di sisi lain Edhy juga mengklaim keputusan pembukaan izin ekspor benih lobster ini ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat yang bergantung pada bisnis ini. Terutama nelayan yang sehari-hari bekerja menangkap benih.
Editor: Agung DH
Penyelaras: Ibnu Azis
