tirto.id - Nama Bogor yang mendunia karena masuk dalam dua besar kota dengan tingkat kepuasan berkendara terburuk di dunia berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Pengemudi 2016 yang dirilis aplikasi peta online Waze membuat Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berjanji untuk bekerja lebih keras membenahi Kota Hujan tersebut. Akan tetapi, ia juga mempertanyakan validitas metode yang digunakan oleh Waze.
"Kita akui, Bogor tambah macet iya, tetapi banyak timbul pertanyaan tentang survei ini, kapan dilakukan, dimana, dan apa indikatornya," kata Bima di Bogor, Selasa (20/9/2016), seperti dikutip dari Antara. "Bogor macet, iya. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi nomor dua di dunia ini jadi tanda tanya."
Terlepas dari itu, Bima menegaskan, indeks yang dikeluarkan oleh Waze akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai momentum untuk melakukan percepatan reformasi transportasi. Hasil analisis Waze menjadi cambuk bagi pemerintahannya untuk bekerja lebih keras, menata transportasi di kota itu, sekaligus melakukan percepatan reformasi transportasi.
"Konsep penataan sudah ada, tahapan juga sudah disiapkan, fokus eksekusi dan akselerasi," tambahnya.
Ia mengatakan, padatnya lalu lintas di kota tersebut merupakan akibat dari pertumbuhan kendaraan di Kota Bogor yang rata-rata mencapai 13 persen per tahun. Sementara di sisi lain, pertumbuhan jalan kurang dari satu persen per tahun. Setiap tahun, lanjutnya, ada 800 motor baru dan 200 mobil baru.
"Setiap minggu Bogor dikunjungi 300 ribu orang, Kebun Raya Bogor tempat favorit yang setiap hari dikunjungi 1.000 orang, dan akhir pekan bisa mencapai 3.000 orang. Tidak ada tempat parkir di kebun raya," katanya.
Sementara itu, jumlah angkutan kota (angkot) di kota sejuta angkot itu tercatat sebanyak 3.412 unit, lanjut Bima. Angkot tersebut terkonsentrasi di pusat kota, sehingga kepadatan menjadi terpusat.
Ia mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Bogor sudah memulai tahapan melakukan konversi angkot menjadi bus, dengan skema tiga angkot menjadi satu. Tahapan ini menunggu angkot berbadan hukum, sehingga setelah memiliki badan hukum, pemilik angkot dapat mengelola sendiri bus-bus yang dimilikinya sebagai transportasi di pusat kota.
"Angkot kita rancang sebagai feeder di pinggir kota yang selama ini belum terlayani angkutan umum. Bus kita rancang sebagai transportasi utama di jalan-jalan protokol," katanya.
Terlepas dari itu, lanjut Bima, Pemerintah Kota Bogor saat ini sedang berusaha untuk menegakkan kedisiplinan, seperti persoalan angkot yang berhenti sembarangan, mengambil dan menurunkan penumpang sembarangan, parkir sembarangan, sebagai bagian dari proses reformasi transportasi yang ia canangkan.
"Untuk menegakkan kedisiplinan itu, kita mulai dari jajaran DLLAJ [Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan], akan ada perombakan total di DLLAJ, hari ini dilantik sejumlah pejabat baru yang mau turun ke lapangan dan bertindak tegas," kata Bima.
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
