tirto.id - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Donie P Juwono mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar pukau Jawa tak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Jakarta maupun Nasional. Sebab, wacana pemindahan ibu kota hanya sebatas pada pusat pemerintahan, bukan hal-hal lain seperti perekonomian dan bisnis.
"Ini administrasi pemerintahan aja yang pindah. Jadi saya yakin [ekonomi] tetap," ungkap Donie di Balai Kota, Rabu (5/7/2017).
Menurutnya, perputaran uang di Jakarta secara keseluruhan dapat ditopang oleh pusat-pusat bisnis yang sudah dan akan tetap ada di Jakarta. Namun, kata dia, pemasukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke DKI Jakarta dipastikan akan turun mengingat alokasinya akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru.
"Kalau bisnisnya ini total enggak. Pengaruhnya tuh pengeluaran sama kementerian sama APBN," tambahnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menekankan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta bukanlah perkara sederhana. Sebab, dibutuhkan kajian yang mendalam dan komperhensif mengingat yang dipindah bukan hanya kantor kepresidenan melainkan juga seluruh kementerian, kedutaan dan lembaga negara lainnya.
Ia mencontohkan, misalnya, pada era Presiden Soekarno dan Soeharto, wacana pemindahan ibu kota juga pernah mencuat namun gagal dilaksanakan lantaran tidak adanya kajian mendalam serta belum mapannya kondisi ekonomi dan politik pada saat itu.
"Karena memindahkan ibu kota bukan hanya gedung, tapi infrastruktur. Bukan hanya hardware, tapi software, brainware dan berbagai macam perlengkapan teknis," ugkapnya di Balai Kota, Rabu (5/7/2017).
Lantaran itulah, kata dia, jika pemerintah pusat serius memindahkan ibu kota dari Jakarta, wacana tersebut harus dikaji secara serius, mendalam dan komperhensif.
"Kalau pindah ibu kota kementerian juga pindah. Kemudian kantor-kantor kedutaan besar juga harus dipikirkan. Menurut saya ini butuh kajian yang tidak sesederhana, sesimpel apa yang kita bayangkan," kata dia.
"Juga bukan menyangkut masalah anggaran. Anggaran bisa dicari. Kuala Lumpur mungkin dipindah ibu kotanya tapi tidak jauh dari Kuala Lumpur dan membuat kajian secara lengkap. Kalau kami di Jakarta terserah pemerintah pusat kajiannya, Bappenas ya yang kajian," tambah Djarot.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
