Menuju konten utama

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 Capai 5,5 Persen

BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai 4,7-5,5 persen dibanding tahun 2021 3,2-4 persen.

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 Capai 5,5 Persen
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers hasil rapat dewan gubernur BI bulan Januari 2020 di Jakarta, Kamis (23/1/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

tirto.id - Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai 4,7-5,5 persen, dari 3,2-4 persen pada 2021. Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan.

Beberapa faktor pendorong lainnya yakni keberlanjutan perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi.

“Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimistis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada 2022," jelas dia Rabu (24/11/2021).

"Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas massal dari pandemi COVID-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural," jelasnya.

Bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada 2022. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran 3 persen pada 2022, didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian.

Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9 persen pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9 persen dan 6-8 persen pada 2022.

Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce diprakirakan akan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp48 ribu triliun.

Bauran kebijakan BI pada 2022 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan. Misalnya, kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs).

"Kebijakan moneter BI pada 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," terang dia.

Perry menjelaskan, normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, 4 instrumen kebijakan lainnya pada 2022 akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional kebijakan makroprudensial.

"Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau," jelas dia.

Adapun kebijakan sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST), termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antar negara, dan melanjutkan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.

Kemudian akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

Serta program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Baca juga artikel terkait PERTUMBUHAN EKONOMI atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri