tirto.id - Politik identitas, politik praktis, dan politik kebangsaan memiliki makna dan konsep yang berbeda. Setiap langkah politik yang diambil tergantung sudut pandang politik yang dianut oleh masing-masing pelaku politik.
Guru Besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Jakarta, M. Arskal Salim menjelaskan bahwa politik identitas dimaknai sebagai kendaraan membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik dan ideologi politik.
Ia menstimulasi bahkan menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Politik identitas mengkapitalisasi ras, suku bangsa, bahasa, adat, gender maupun agama sebagai mereknya.
Mengutip tulisan Firman Noor dkk pada laman Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan.
Karena politik identitas mengambil persamaan identitas yang dianut, biasanya pola politik seperti ini digunakan oleh kelompok minoritas atau marjinal untuk melawan ketidakadilan atau ketimpangan sistem.
Oleh karena itu, politik identitas sangat lekat dengan mereka yang memiliki perbedaan identitas dengan masyarakat pada umumnya, misalnya berdasarkan suku, ras, agama, hingga gender.
Sayangnya, politik identitas sering dikaitkan atau bahkan dileburkan maknanya dengan politik praktis atau politik kebangsaan. Padahal, ketiga konsep politik tersebut berbeda.
Namun, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan antara ketiga konsep politik, ada baiknya mengetahui pengertian politik kebangsaan dan politik praktis terlebih dahulu.
Pengertian Politik Kebangsaan
Saleh Partaonan Daulay pada laman MPR RI menjelaskan bahwa Politik kebangsaan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan nasional. Politik kebangsaan bersifat jangka panjang dan menjangkau jauh ke depan.
Selanjutnya, Ahmad Aminudin dkk dalam Jurnal Heritage Volume 9, Nomor 1 Halaman 135 – 148, menulis bahwa politik kebangsaan adalah menghormati sesama manusia. Sehingga menumbuhkan kedamaian dan ketentraman dalam politik.
Politik kebangsaan merupakan sikap patriotisme dan nasionalisme yang seharusnya menjadi rujukan setiap orang untuk lebih mengedepankan kepada unsur kemanusiaan demi perdamaian dan kesejahteraan rakyat.
Maftunah dalam studinya berjudul Pendidikan Politik Kebangsaan dan Politik Islam dalam Kurikulum Madrasah Aliyah Masa Orde Baru menyebut bahwa materi politik kebangsaan mengarahkan pada pemahaman dan penerimaan bahwa Indonesia adalah sebuah nation-state dengan Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai kerangka konstitusi politik negara.
Pengertian Politik Praktis
Largus Nadeak dalam Logos, Jurnal Filsafat-Teologi, Vol. 12, No.2, Juni 2015 menjelaskan bahwa politik praktis adalah struktur dan upaya untuk memperoleh kekuasaan politik, baik bagi diri sendiri sebagai perseorangan atau atas nama partai.
Dalam hal ini seseorang terlibat mencari kedudukan dan melaksanakannya dalam satu lembaga negara, sebagai perseorangan atau pun atas nama kelompok/partai.
Disebut juga kegiatan politik praktis kalau seseorang membantu orang lain atau partai tertentu untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada.
Berpolitik praktis merupakan panggilan awam untuk terlibat dalam struktur dan kegiatan politis, dengan berpartisipasi aktif dalam trias politica dan bidang politis lain.
Politik praktis secara singkat merupakan politik yang mengutamakan kepentingan pelaku politik dan golongannya.
Beda Makna Politik Identitas dengan Politik Praktis dan Kebangsaan
Politik identitas berbeda makna dengan politik praktis maupun politik kebangsaan. Masih menurut Arsakal, salah satu konsep utama politik identitas adalah salah satu kelompok menuntut hak eksklusif.
Ini tentu berbeda dengan politik kebangsaan yang memahami keberadaan kelompok mayoritas dan minoritas. Meskipun memahami kelompok mayoritas dan minoritas, haluan politik ini bertujuan untuk mengakomodasi agar kedua kelompok menjadi inklusif.
Selain itu, politik identitas juga beda maknanya dengan politik praktis. Menurut Arsakal, politik praktis belum tentu membawa politik identitas.
Kendati demikian, politik praktis nyatanya bisa menjadi gerakan politik identitas ketika afiliasi kelompok kecil seperti kesukuan, keagamaan, atau ras menjadi alat untuk memengaruhi perilaku pemilih.
Hal ini menyebabkan preferensi objektif terhadap calon pemimpin yang sebetulnya memiliki kemampuan terdistorsi oleh sentimen kesukuan atau keagamaan.
"Sebagai contoh, calon pemimpin yang tidak kompeten namun seiman lebih dipilih daripada calon pemimpin yang kompeten tapi berbeda keyakinan," catat Arsakal.
Editor: Yonada Nancy
