tirto.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan segera bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) soal pemanfaatan dana zakat untuk program pengentasan kemiskinan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta BPS di bawah komando Suhariyanto agar dapat meningkatkan kualitas datanya.
"Sebagai sumber penyedia data yang dipercaya dan punya otoritas, kami harapkan BPS untuk terus meningkatkan dan memperbaiki kualitas data," ujar Bambang di Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Kamis, (15/9/2016)
Ia mengatakan kualitas data yang akurat sangat penting untuk perencanaan. Menurutnya, apabila data yang digunakan salah atau kurang akurat, maka dikhawatirkan perencanaan yang dibuat tidak akan sesuai dengan harapan.
"Jadi sebagai input utama, saya harapkan Pak Kecuk (panggilan Suhariyanto) dapat memimpin jajaran BPS seluruh Indonesia untuk berkomitmen menyiapkan data seakurat mungkin, karena akurasi data sangat menolong banyak orang," katanya.
Ia mencontohkan kebijakan sistem bantuan sosial (bansos) yang dituntut untuk tepat sasaran.
"Kita harus berikan bantuan tepat sasaran, yakni langsung ke rumah tangga atau keluarga, dan jelas di mana rumahnya dan siapa orangnya, maka anggaran jadi lebih efisien dan paling penting masyarakat merasa negara hadir untuk masyarakat. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya pendataan yang akurat," ujarnya.
Dalam hal itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) soal pemanfaatan dana zakat untuk program pengentasan kemiskinan.
"Kita akan koordinasi apa yang dimiliki BAZNAS untuk kegiatannya dengan kegiatan pemerintah. Kan daripada bikin sendiri tapi hasilnya tidak optimal, mending nyatu. Yang penting kan hasilnya," katanya.
Bambang menilai, potensi dana zakat cukup besar, menilik tahun lalu, dana zakat yang dikumpukan oleh BAZNAS mencapai Rp4 triliun. Sedangkan pada 2016, BAZNAS menargetkan dana zakat yang terkumpul mencapai Rp5 triliun. Walaupun sebenarnya angka tersebut masih jauh dari potensi zakat yang dapat mencapai sekitar Rp200 triliun.
Ia berharap, program penyaluran zakat dari BAZNAS dapat bersinergi dan menyatu dengan program pengurangan kemiskinan dalam skala besar yang dilakukan pemerintah.
Oleh karenanya, pihaknya meminta BPS dan Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dalam mewujudkan kebijakan satu data yang akurat sehingga pengalokasian bantuan bisa tepat sasaran.
"Saya harapkan ini bisa dimaksimalkan untuk akurasi data yang kita miliki. Data peta tidak akan akurat tanpa adanya data angka dan sebaliknya," katanya.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
