tirto.id - PT Bank Muamalat Tbk (BBMI) mengharapkan rights issue selesai di akhir tahun ini untuk menyelamatkan keuangan perseroan.
Untuk mewujudkan target tersebut, Komisaris Independen Bank Muamalat, Iggi H. Achsien mengatakan pihak korporasi terus menjalin koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, ia tertutup mengenai koordinasi yang berlangsung sejauh ini. "Koordinasi dan komunikasi itu ya di kantor OJK. Bukan dari media bales-balesan. Tolong jangan dibenturin statementya antara manajemen (Bank Muamalat) sama OJK," ujar Iggi di Kantor Pusat Bank Muamalat Jakarta pada Senin (8/10/2018).
Sementara ini, OJK telah merilis bahwa Bank Muamalat membutuhkan Rp8 triliun untuk menyelamatkan korporasi dari kebangkrutan.
"OJK kan bilang kebutuhan modal sampai dengan Rp8 triliun, ya kami penuhi. Kan sudah kami umumkan di keterbukaan informasi dapatnya Rp2 triliun," ujarnya.
Konsorsium investor yang dipimpin oleh Ilham Habibie telah menyatakan komitmennya untuk menyuntikkan modal sebesar Rp2 triliun melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT) saham atau rights issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Sementara itu, pada 11 Oktokber mendatang Bank Muamalat akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"RUPS tanggal 11 Oktober besok, itu untuk perbaharui izin persetujuan rights issue yang diperoleh pada RUPS-LB (Luar Biasa) pada 2017," ujarnya.
Ia mengatakan, persetujuan rights issue terdahulu diperoleh Bank Muamalat pada September 2017. "Kalau mau rights issue lagi, maka harus izin dari pemegang saham.Itu yang dimintakan, pembaharuan izin pelaksanaan rights issue. Berapa besar? Rp2 triliun. Kapan dilakukan? Depends on laporan keuangan, ini yang dipakai laporan keuangan Juni 2017," ungkapnya.
Ia lalu menambahkan bahwa perusahaan akan melepas sebanyak 20 miliar lembar saham dalam pelaksanaan rights issue tersebut.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yandri Daniel Damaledo