tirto.id - Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, Pulau Bali sering dihubung-hubungkan dengan maraknya aktivitas prostitusi. Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Menurutnya, Bali tidak pernah melegalkan praktek prostitusi.
Nyoman Adi Wiryatama bahkan menegaskan bahwa tidak ada kawasan prostitusi di Pulau Dewata. Bali, lanjut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, menyajikan wisata budaya dan seni, bukan untuk hal-hal yang tidak pantas dan melanggar norma-norma agama, etika, serta kesusilaan.
"Di Bali tidak ada kawasan prostitusi dan Bali sendiri pasti menolak melegalkan praktek prostitusi," tandas Nyoman Adi Wiryatama di Denpasar, Bali, Rabu (24/2/2016).
"Pariwisata kita adalah berbasis seni dan budaya. Kalau ada wisatawan yang ingin mencari prostitusi bukan Bali tempatnya. Mungkin ada di daerah lain tempatnya," tegasnya.
Meskipun begitu, Nyoman Adi Wiryatama tidak memungkiri bahwa di Bali memang ada beberapa praktek prostitusi yang dilakukan secara ilegal dan itu merugikan masyarakat Bali sendiri. "Dari dulu, masyarakat Bali tidak setuju dengan adanya (tempat) lokalisasi,” ungkapnya.
“Secara fakta merugikan, yang melakukan bukan gadis-gadis Bali, melainkan wanita dari luar. Itu fakta yang merugikan. Dari segi budaya, kami juga tidak akan pernah setuju ada (tempat) lokalisasi," beber Nyoman Adi Wiryatama.
Lebih lanjut Nyoman Adi Wiryatama memaparkan, Bali juga ingin seperti daerah-daerah lain yang saat ini sedang gencar melakukan upaya untuk membasmi aktivitas prostiusi, seperti yang telah dilakukan di Surabaya dan Jakarta.
"Lihat daerah-daerah lain di Indonesia sekarang sedang memerangi praktek prostitusi. Masak Bali ingin melegalkan. Itu tidak mungkin," tegas Nyoman Adi Wiryatama.
"Tentunya soal lokalisasi dan prostitusi ini menjadi kewenangan adat dan aparat penegak hukum untuk menindak," tutupnya.
