Vincent Fabian Thomas

Jubir Kemenkes untuk Vaksinasi dr. Siti Nadia Tarmizi sebut pemerintah masih memerlukan waktu untuk merampungkan sejumlah persiapan.

Sebagai upaya mitigasi penyimpangan, saat ini perusahaan importir tunggal untuk vaksinasi mandiri akan dilakukan anak usaha Bio Farma, Kimia Farma.

Artinya, perusahaan yang mau vaksinasi mandiri menanggung dua biaya. Pertama biaya membeli vaksin gotong royong, kedua membayar biaya layanan faskes swasta.

Warga Tuban yang berbondong-bondong beli mobil setelah dapat uang tiba-tiba adalah contoh buruknya literasi keuangan.

BI masih dalam tahap meneliti penerapan dan implikasi CBDC atau uang digital pada sektor publik dan swasta.

Bank Indonesia akan meluncurkan Central Bank Digital Currency (CBDC), sejalan dengan tren bank sentral di berbagai negara yang juga akan menerbitkan CBDC.

Banyak pihak terjun ke bisnis bank digital. Apa sebabnya?

Luhut mengklaim sejak awal pemerintah tidak pernah membicarakan rencana pabrik mobil listrik dengan Tesla.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menargetkan kapasitas vaksinasi dapat mencapai 500.000 orang per hari dalam jangka waktu 1 bulan ke depan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan swasta bisa membeli vaksin COVID-19 mandiri dari pemerintah untuk selanjutnya dibagikan gratis kepada karyawannya.

Vaksin Sinopharm asal Cina akan diberikan khusus untuk program vaksin mandiri bagi pelaku usaha.

Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dipangkas dari 20 menjadi 6.

Bahlil sebut pemerintah sudah menawarkan wilayah timur Indonesia sebagai lokasi yang paling menjanjikan peluang investasi luar angkasa itu.

Kementerian ATR/BPN membantah sejumlah ketentuan UU Cipta Kerja menyebabkan peningkatan alih fungsi lahan terutama sawah.

Bahlil mengklaim proses negosiasi masih berlangsung sehingga belum tentu Tesla sepenuhnya batal menginjakan kaki di Indonesia.

Di Inggris, mitra Uber harus dianggap seperti karyawan. Di Indonesia pun mungkin bisa selama ada yang menggugat.

Sekitar Rp7,7 triliun bersumber dari APBN 2021 dan Rp1,9 triliun merupakan anggaran insentif nakes tahun 2020 yang belum terserap.

Defisit APBN pada Januari 2021 ini disebabkan karena realisasi belanja negara yang lebih besar dari pendapatan.

Menkeu Sri Mulyani sebut salah satu faktor penurunannya adalah turunnya jumlah pekerja aktif sehingga berdampak pada penerimaan pajak karyawan.

Defisit APBN pada awal 2021 menyentuh 5,7 persen dari PDB.