Reja Hidayat

Reja Hidayat adalah seorang jurnalis yang telah berkarir selama 9 tahun. Ia telah menulis berbagai isu kebijakan publik, hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi hukum dan politik di Geotimes. Sejak 2016, ia bekerja untuk tirto.id, sebuah media online berbasis multimedia, dan telah bekerja sebagai Indept Reporting Journalist selama 6 tahun. Ia memiliki keahlian dalam data visualization, OSINT Researcher, dan writing. Sejak Januari 2023, ia menjadi editor news tirto.id. Dengan pengalaman dan keahliannya, Reja mampu menghasilkan konten yang kompleks dan bervariasi.

LinkedIn

Indeks Tulisan

Hukum
Kamis, 8 Sept 2016

Denda Rp200 Juta untuk yang Abai pada Penyandang Disabilitas

Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah di Jakarta. Di balik kemegahannya, gedung-gedung itu banyak yang menyimpan diskriminasi. Tidak ada fasilitas untuk penyandang disabilitas. Salah satunya, gedung tempat para wakil rakyat berkantor.
Rabu, 7 Sept 2016

Menghentikan Diskriminasi Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas akhirnya disahkan. Kehadiran UU tersebut diharapkan bisa meredam diskriminasi yang selama ini dialami para penyandang disabilitas.
Senin, 5 Sept 2016

"Hukuman Mati Pekerjaaan yang Tidak Menyenangkan"

Proses eksekusi mati gelombang III menuai kontrovesi. Banyak kalangan menilai, pelaksanaanya melanggar ketentuan perundang-undangan. Mulai dari proses peradilan para terpidana yang dinilai cacat hukum, hingga dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
Hukum
Senin, 5 Sept 2016

Menunggu Eksekusi di Kursi Roda

Seorang warga negara Pakistan diduga korban dari jaringan narkotika. Kondisi kesehatannya menurun, hidupnya tak bakal lama. Toh, ia masuk dalam daftar eksekusi mati.
Hukum
Minggu, 4 Sept 2016

Maladministrasi Eksekusi Freddy Budiman

Selama 19 bulan sejak menjabat sebagai presiden, Joko Widodo telah mengeksekusi mati 17 narapidana narkotika.
Hukum
Sabtu, 3 Sept 2016

Lahan Sengketa untuk Kepentingan Publik

Pemprov DKI Jakarta ingin mengambil alih sementara lahan-lahan yang sedang dalam sengketa. Lahan itu akan digunakan sebagai fasilitas publik, hingga muncul ketetapan hukum.
Rabu, 31 Agt 2016

"Regulator dan Operator Dipisah, Beban Kemenag Tak Berat"

Menyelenggarakan haji bukan hal yang mudah di Indonesia. Kuota yang sedikit, peminat yang membludak, membuat Kementerian Agama harus memutar otak setiap tahun. Inilah saatnya pemerintah tak lagi ikut ruwet mengurusnya. Harus ada operator penyelenggara haji, sehingga pemerintah sebagai regulator tidak berperan ganda.
Hukum
Rabu, 31 Agt 2016

Agar Jemaah Haji Tak Dipermainkan Sindikat

Warga muslim Indonesia yang berangkat haji menggunakan kuota resmi negara lain ternyata sudah marak sekitar tahun 2008. Berbekal paspor Indonesia, mereka berangkat haji menggunakan kuota Australia.
Selasa, 30 Agt 2016

"Mereka yang Pernah Dihukum, Tak Sepantasnya Dapat Promosi"

Promosi menjadi jenderal yang diterima empat perwira anggota Tim Mawar bisa terjadi karena UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer membuka peluang untuk itu. Oleh sebab itu, revisi terhadap UU Peradilan militer sudah sangat mendesak.
Selasa, 30 Agt 2016

Mereka Pernah Diculik Tim Mawar

Mugiyanto, salah satu korban penculikan, tak kaget jika beberapa penculiknya kini menjadi jenderal. Sebab menurutnya, pengadilan militer yang mengadili anggota Tim Mawar tidak bisa diharapkan fair dan terbuka.