Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Politik
Selasa, 15 Sept

Ketua Komisi II Sentil ATR/BPN soal Lahan Proyek Strategis

Kementerian ATR/BPN dinilai lambat menyediakan lahan untuk sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.
Hukum
Selasa, 15 Sept

Wamen ATR Minta Publik Tak Berspekulasi soal OTT Dirjen Lampri

Ossy menegaskan, kementerian ATR/BPN menghormati tindakan hukum yang tengah dilakukan oleh KPK dan memastikan akan kooperatif.
News Plus
Selasa, 15 Sept

Setahun Purbaya dan 10 Kontroversi saat Jadi Menteri Keuangan

Purbaya diketahui memiliki beragam pernyataan dan aksi yang kontroversial selama menjadi menteri per 8 September 2025-14 September 2026.
Sosial Budaya
Senin, 14 Sept

Menkes: Angka Kematian Ibu dan Bayi RI Termasuk Jelek di ASEAN

Rumah sakit dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi telah didata dan akan dapat pendampingan dari Kemenkes.
Sosial Budaya
Senin, 14 Sept

Menkes Ungkap Ada Nakes Tak Dibayar di Sejumlah RS Paripurna

Selain persoalan pembayaran upah nakes, Kemenkes juga menemukan rumah sakit yang kesulitan membayar obat.
Politik
Senin, 14 Sept

Mendagri soal Redefinisi Orang Asli Papua: Ini Amanat UU Otsus

Tito Karnavian mengatakan perbedaan definisi orang asli Papua perlu diselesaikan karena berkaitan dengan sasaran penerima manfaat dana Otsus.
Sosial Budaya
Senin, 14 Sept

Kata Menkes soal Hasil Pemeriksaan Siswa Keracunan MBG Asal Karo

Siswa keracunanan MBG itu, saat ini menjalani pemeriksaan dan penanganan di RSCM, Jakarta.
Politik
Senin, 14 Sept

Insiden KM Virgo, Ketua Komisi V Sentil Pengawasan Ditjen Hubla

Lasarus menegaskan peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi jika prosedur kelayakan berlayar dijalankan dengan ketat.
Sosial Budaya
Senin, 14 Sept

Tiga Orang Utan Korban Karhutla di Kalbar Berhasil Dievakuasi

Karhutla di Kalimantan mengancam ruang hidup satwa liar dilindungi. Teranyar, tiga orang utan berhasil dievakuasi dengan kondisi memprihatinkan.
Politik
Senin, 14 Sept

Bahas 15 RUU Daerah Kalimantan, Mendagri Minta Tak Sentuh Batas

Mendagri Tito Karnavian minta 15 RUU kabupaten/kota di Kalimantan tak bahas titik koordinat batas daerah agar tidak berlarut-larut.