Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Politik
Senin, 12 Okt

Kemlu Selesaikan 124 Ribu Kasus WNI di Luar Negeri Sejak 2024

Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, janji memprioritaskan pelindungan WNI dengan siap merespons bila ada masalah.
Sosial Budaya
Senin, 12 Okt

Kemenhaj Imbau Kewaspadaan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi

Hingga saat ini tidak ada jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak langsung dari eskalasi konflik Arab Saudi dengan kelompok Houthi Yaman.
Politik
Senin, 12 Okt

Menlu Tata: Indonesia Berdiri Bersama Palestina hingga Merdeka

Mantan Wamenlu ini juga akan memastikan politik bebas aktif yang dijalankan dengan konsisten dan diterjemahkan menjadi hasil nyata bagi rakyat.
Politik
Senin, 12 Okt

Menlu Tata: Kompas Politik Luar Negeri Bukan Selera Menteri

Tata mengatakan, UUD 1945 telah memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dan itu menjadi prinsip diplomasi Indonesia.
Sosial Budaya
Senin, 12 Okt

KBRI London Pulangkan ABK WNI Korban Kapal Kandas di Skotlandia

Tiga belas ABK WNI tersebut  telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (10/10/2026).
Hukum
Jumat, 9 Okt

KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Themis Indonesia meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada seluruh komisioner KPU dan Bawaslu.
Politik
Jumat, 9 Okt

Legislator Golkar Ungkap Pemakzulan Gibran Tak Perlu Hak Angket

Komisi II DPR hanya perlu memanggil penyelenggara pemilu untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran.
Politik
Jumat, 9 Okt

Komisi II Ungkap Usul Penambahan Kursi Anggota DPR di RUU Pemilu

DPR membahas potensi penambahan kursi menjadi 591 akibat kenaikan batas minimal kursi dapil, perubahan jumlah penduduk, dan dapil nasional.
Politik
Jumat, 9 Okt

Golkar Tetapkan Prabowo Capres 2029, Cawapres Masih Dicari

Penentuan cawapres biasanya ditetapkan Golkar menjelang pendaftaran calon karena harus didiskusikan terlebih dulu oleh partai koalisi yang mengusung.
News Plus
Jumat, 9 Okt

Bola Panas Putusan MK di Senayan: Siapa Berani Makzulkan Gibran?

DPR dinilai memiliki ruang konstitusional untuk memproses dugaan pelanggaran berkaitan dengan Gibran, tetapi perlu dukungan 2/3 parlemen untuk terealisasi.