Naufal Majid

Indeks Tulisan

Politik
Senin, 2 Mar

Pramono-Agum Gumelar Melayat ke Rumah Duka Try Sutrisno

Berdasarkan pantauan Tirto di lokasi, Pramono berada di lokasi rumah duka pada sekira pukul 09.45 WIB.
News Plus
Senin, 2 Mar

Menakar Nasib Publisher Rights di Tengah Perjanjian Dagang RI-AS

Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Prabowo dan Trump berpotensi menghancurkan sumber pendapatan potensial media di tengah krisis industri.
Politik
Jumat, 27 Feb

Alasan RI Abstain Resolusi Ukraina di PBB: Tak Ada Negosiasi

Kemlu mencatat, sikap abstain tidak hanya diambil oleh Indonesia, tetapi juga oleh sekitar 50 negara anggota PBB.
Politik
Jumat, 27 Feb

Kemlu: TNI yang Dikirim ke Gaza Akan Jalankan Mandat Non-Combat

Kemlu menekankan bahwa mandat dan batasan operasi pasukan Indonesia telah ditetapkan secara jelas melalui aturan khusus.
Politik
Jumat, 27 Feb

Kemlu: Situasi di Meksiko Berangsur Normal, Kondisi WNI Aman

Pemantauan Kemlu bahwa ketegangan di wilayah terdampak di Meksiko telah jauh berkurang dan aktivitas publik mulai kembali normal.
Sosial Budaya
Jumat, 27 Feb

Lebih dari 1.000 WNI Pulang dari Kamboja, Bebas dari Kasus TPPO

Mayoritas WNI yang sudah pulang dari Kamboja tidak terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Sosial Budaya
Jumat, 27 Feb

Koalisi Damai Desak Pemerintah Segera Buka Blokir Wikipedia

Pemblokiran domain auth.wikimedia.org dinilai hambat kontribusi warga & langgar hak digital.
Politik
Kamis, 26 Feb

KontraS: Narasi Antek Asing Dipakai untuk Delegitimasi Pedemo

KontraS menegaskan narasi antek asing kerap dipakai oleh penguasa untuk mendelegitimasi aktivitas pedemo.
Hukum
Kamis, 26 Feb

Hakim Permasalahkan Status Ahli yang Dihadirkan Pihak Fadli Zon

Jabatan Agus Mulyana di Kemenbud menimbulkan potensi konflik kepentingan karena berada langsung di bawah struktur pimpinan Fadli Zon selaku tergugat.
Hukum
Kamis, 26 Feb

Ahli: Pernyataan Fadli Zon soal Perkosaan Massal 1998 Bentuk OOJ

Pernyataan Fadli Zon sebagai pejabat publik yang menyangkal peristiwa pelanggaran HAM berat berpotensi menghambat proses penegakan hukum.