Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Politik
Jumat, 27 Feb

DPR soal Pembacokan Mahasiswi di Riau: Tak Dapat Ditoleransi

Kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika, bukan menjadi lokasi terjadinya tindak kekerasan.
Sosial Budaya
Jumat, 27 Feb

43 Orang Keracunan usai Santap MBG di Cimahi, SPPG Minta Maaf

Pihak SPPG Karangmekar 2 bersama dinas kesehatan melakukan investigasi terkait kasus keracunan 43 siswa dan guru MBG di Cimahi.
Politik
Jumat, 27 Feb

Demokrat Sebut Impor Pikap India Tak Pernah Dibahas di DPR

Herman Khaeron bilang anggaran yang mencapai Rp24,66 triliun untuk 105.000 unit kendaraan seharusnya dapat pengawasan ketat.
Hukum
Kamis, 26 Feb

Habiburokhman Usir Pengembang saat RDPU Akses Musala di Bekasi

Habiburokhman murka dan marah ketika perwakilan pengembang meminta agar tidak dipotong penjelasan keputusan RDPU terkait akses mushala di perumahan Bekasi.
News Plus
Kamis, 26 Feb

Menilik Urgensi Setop Terbitkan Izin Minimarket Baru demi Kopdes

Koperasi Desa Merah Putih sebaiknya fokus pada pengelolaan pusat distribusi, bukan bersaing membuka toko fisik baru, seperti minimarket.
Hukum
Kamis, 26 Feb

Habiburokhman Bantah DPR Intervensi Kasus Narkoba ABK di Batam

Habiburokhman menekankan bahwa Komisi III tidak masuk ke ranah teknis perkara, melainkan menjalankan tugas pengawasan sesuai konstitusi.
Hukum
Kamis, 26 Feb

Modus Tukar Kapal: Kronologi ABK Dituntut Hukuman Mati di Batam

Hotman Paris menegaskan bahwa modus tukar kapal ini menunjukkan adanya perencanaan matang dari pihak sindikat atau pemilik barang.
Hukum
Kamis, 26 Feb

Ibunda Ceritakan Curhat Fandi Ramadhan soal Kejanggalan di Kapal

Nirwana memohon Komisi III DPR RI bisa memberikan perlindungan hukum bagi anaknya, Fandi Ramadhan yang dituntut hukuman mati.
Hukum
Kamis, 26 Feb

Hotman Paris Pertanyakan Logika JPU Tuntut Mati ABK Fandi

Hotman menilai terdapat indikasi pengabaian fakta oleh pihak kejaksaan dalam menyusun tuntutan terhadap ABK asal Medan, Fandi Ramadhan.
Sosial Budaya
Rabu, 25 Feb

BPOM Pastikan Izin Farmasi Tak Diserahkan ke AS

BPOM menegaskan izin edar tetap di bawah otoritas RI meski gunakan evaluasi teknis US FDA lewat mekanisme reliance dalam kerja sama dua negara.