Muhammad Naufal

Muhammad Naufal

Jurnalis yang biasa meliput bidang hukum, keamanan dan perkotaan.

Indeks Tulisan

Soal Status Jakarta, Heru Budi: Masih Daerah Khusus Ibu Kota
Kesra
Jumat, 8 Mar

Soal Status Jakarta, Heru Budi: Masih Daerah Khusus Ibu Kota

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibu Kota karena UU DKJ masih dalam proses.
Eks Kepala Bea Cukai Makassar Dituntut 10 Tahun Penjara
Polhukam
Jumat, 8 Mar

Eks Kepala Bea Cukai Makassar Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan pemimpin kantor bea cukai cabang Makassar, Andhi Pramono, dituntut 10 tahun penjara dan 3 bulan, serta denda Rp 1 miliar.
Hasto Tuding Suara Ganjar-Mahfud Dipaksa Hanya Sampai 17 Persen
Polhukam
Jumat, 8 Mar

Hasto Tuding Suara Ganjar-Mahfud Dipaksa Hanya Sampai 17 Persen

Kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, berdasarkan temuan ahli teknologi informasi, penyelenggaraan Pilpres 2024 seharusnya bisa sampai putaran kedua.
BMKG Prediksi DKI hingga Pekanbaru Diguyur Hujan Hari Ini
Kesra
Jumat, 8 Mar

BMKG Prediksi DKI hingga Pekanbaru Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG memperkirakan kebanyakan wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas yang berbeda-beda pada hari ini, Jumat (8/3/2024).
Alasan Jaksa Ungkap Isi Chat Mesra Hasbi Hasan ke Windy Idol
Polhukam
Kamis, 7 Mar

Alasan Jaksa Ungkap Isi Chat Mesra Hasbi Hasan ke Windy Idol

Melalui isi pesan Hasbi-Windy, jaksa KPK menjelaskan pertanyaannya untuk memilah barang bukti yang relevan dengan kasus suap tersebut.
Heru Budi Hartono Bantah Pangkas Anggaran Program KJMU 2024
Kesra
Kamis, 7 Mar

Heru Budi Hartono Bantah Pangkas Anggaran Program KJMU 2024

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membantah melakukan pemangkasan anggaran untuk program bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dadan Tri Yudianto Divonis 5 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap MA
Polhukam
Kamis, 7 Mar

Dadan Tri Yudianto Divonis 5 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap MA

Dadan Tri Yudianto, divonis pidana penjara selama 5 tahun dan dikenai sanksi denda Rp1 miliar terkait kasus perantara suap jual beli perkara di MA
Heru Budi Pangkas Anggaran KJMU Dari Rp782 M Jadi Hanya Rp470 M
Kesra
Kamis, 7 Mar

Heru Budi Pangkas Anggaran KJMU Dari Rp782 M Jadi Hanya Rp470 M

Menurut Elva Qolbina, pengalihan anggaran bantuan sosial merugikan masyarakat. Anggaran yang diterima Pemprov DKI justru hanya menjadi kepentingan politik.
KPK Sita Dokumen & Uang Belasan Miliar di Rumah Hanan Supangkat
Polhukam
Kamis, 7 Mar

KPK Sita Dokumen & Uang Belasan Miliar di Rumah Hanan Supangkat

Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp40 M Terkait Kasus BTS 4G
Polhukam
Kamis, 7 Mar

Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp40 M Terkait Kasus BTS 4G

Mantan Anggota III BPK nonaktif, Achsanul Qosasi, didakwa telah melakukan pemerasan senilai Rp40 miliar dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G.
KJP Plus-KJMU Dicabut, Ahmad Sahroni: Heru Rusak Nama Jokowi
Flash news
Kamis, 7 Mar

KJP Plus-KJMU Dicabut, Ahmad Sahroni: Heru Rusak Nama Jokowi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai keputusan Heru Budi nirempati dan malah akan merusak citra Jokowi yang pro-rakyat.
DPRD DKI: Pencabutan KJP Plus & KJMU oleh Heru Budi Tak Bijak
Flash news
Kamis, 7 Mar

DPRD DKI: Pencabutan KJP Plus & KJMU oleh Heru Budi Tak Bijak

Heru Budi seharusnya menunda pencabutan KJP Plus dan KJMU hingga ekonomi warga DKI pulih.
Setelah Tuai Kontroversi, Pemprov DKI Buka Lagi Pendaftaran KJMU
Kesra
Rabu, 6 Mar

Setelah Tuai Kontroversi, Pemprov DKI Buka Lagi Pendaftaran KJMU

Para mahasiswa bisa melakukan pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di situs P4OP.jakarta.go.id/KJMU.
Heru Budi Pangkas Penerima KJMU, Dari 19.000 Hanya Tersisa 7.000
Kesra
Rabu, 6 Mar

Heru Budi Pangkas Penerima KJMU, Dari 19.000 Hanya Tersisa 7.000

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menilai Heru Budi tidak memiliki kepekaan terhadap masyarakat berekonomi menengah ke bawah.
Juliari Ungkap PT BGR & DNR Dipilih Distribusikan Bansos Beras
Polhukam
Rabu, 6 Mar

Juliari Ungkap PT BGR & DNR Dipilih Distribusikan Bansos Beras

PT BGR dan PT DNR dipilih eks Mensos Juliari Batubara sebagai pelaksana distribusi beras bansos karena menawarkan jasa pengiriman paling murah.
Menag Terbitkan Panduan Ramadan, Larang Ceramah Politik Praktis
Kesra
Rabu, 6 Mar

Menag Terbitkan Panduan Ramadan, Larang Ceramah Politik Praktis

Kementerian Agama menerbitkan panduan untuk mengatur ketentuan penyelenggaraan ibadah Ramadan serta Hari Raya Idulfitri.
Heru Budi Akui Nonaktifkan KJMU & KJP Plus Tak Terdaftar di DTKS
Edusains
Rabu, 6 Mar

Heru Budi Akui Nonaktifkan KJMU & KJP Plus Tak Terdaftar di DTKS

Warga yang tak lagi terdaftar di KJP Plus dan KJMU bisa membuat aduan di Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.
DPD Dinilai Tak Punya Wewenang Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu
Polhukam
Rabu, 6 Mar

DPD Dinilai Tak Punya Wewenang Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

Formappi menilai hasil temuan dari Pansus DPD tak bisa langsung diproses DPR. Alasannya, karena seluruh temuan akan diserahkan sebagai bahan pertimbangan.
Sidang Pembacaan Nota Keberatan SYL Ditunda Jadi 13 Maret 2024
Polhukam
Rabu, 6 Mar

Sidang Pembacaan Nota Keberatan SYL Ditunda Jadi 13 Maret 2024

Sidang pembacaan eksepsi ini harus ditunda karena hakim ketua Rianto Adam Pontoh sedang sakit.
Kemenag Terbitkan Surat Edaran Siswa Madrasah Libur Awal Ramadan
Kesra
Rabu, 6 Mar

Kemenag Terbitkan Surat Edaran Siswa Madrasah Libur Awal Ramadan

Kegiatan pembelajaran Madrasah 1 Ramadan 2024 M diliburkan dan siswa masuk pembelajaran pada hari kedua Ramadan 2024.