Mohammad Bernie

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi 3.768 bencana di Indonesia sepanjang 2019. Bencana puting beliung menjadi yang paling mendominasi.

Yasonna menargetkan pembahasan Omnibus Law cipta lapangan kerja dan perpajakan dengan DPR bisa rampung satu semester saja.

Menkumham klaim Perpres KPK tak akan melemahkan KPK.

Ketua MA menyatakan hanya 10 dari 132 rekomendasi sanksi KY terhadap hakim yang ditindaklanjuti lembaga peradilan tertinggi itu.

MA meluncurkan e-litigation dan diperkirakan akan berlaku di seluruh pengadilan di Indonesia pada Januari 2020.

Sepanjang 2019 Hatta Ali mengaku telah meneken sebanyak 131 surat izin melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal.

Merespons putusan PTUN ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan wajib menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau I yang dimohonkan PT Jaladri Kartika Pakci.

Hakim pengadilan militer berinisial HM dipecat dengan hormat karena kedapatan selingkuh dan ancam bawahan.

Selama 2019 ada 130 hakim yang dikenai rekomendasi sanksi KY, meningkat dua kali lipat dari tahun 2018 yakni 63 hakim.

Kemenlu RI terus berkomunikasi dengan Filipina menyoal pembebasan Muhammad Farhan (27 tahun) yang masih menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf.

Maharudin Lunani (48) dan Samiun Maneu (27), dua nelayan korban penculikan kelompok Abu Sayyaf diserahkan ke keluarga oleh Kemenlu.

Dari 420 hektare sawah di Rorotan, hanya 29 hektare yang dikuasai oleh individu; sisa terbesarnya dikuasai oleh dua pengembang.

Polisi menjadi aktor terbanyak kekerasan jurnalis selama 2019 berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Menjelang tutup tahun 2019, kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan masih terjadi; terbaru di Bangka Belitung dan Papua. 

Wadah Pedawai berharap Dewan Pengawas KPK yang akan dilantik Presiden Jokowi, Jumat, 20 Desember memiliki rekam jejak dan integritas seperti Artidjo dan Albertina Ho.

Kubu Wiranto menganggap terpilihnya OSO secara aklamasi sebagai ketua umum tidak sah.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura agar dapat fokus pada tugas terbarunya, yakni memberi masukan atau usul kepada Presiden Jokowi.

Wiranto dianggap telah melakukan dosa kepada Partai Hanura sehingga tidak layak diundang dalam acara Munas.

Wiranto anggap OSO gagal melaksanakan Pakta Integritas.

Pos anggaran untuk pertahanan di urutan teratas tapi persentase anggaran untuk modernisasi alutsista TNI selalu menurun di periode pertama Presiden Jokowi.