Mawa Kresna

Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama berdasarkan hasil gelar perkara pada Selasa (15/11/2016) yang diselenggarakan Bareskrim Polri.

Tiga pasangan peserta Pilkada DKI Jakarta memiliki tim sukses yang siap bertarung di media sosial. Setiap tim sukses memiliki strategi masing-masing. Terlibatnya para selebriti Twitter membuat persaingan di dunia maya semakin penuh warna.

Dunia maya bukan lagi hal yang patut disepelekan.  Tiga pasang kandidat peserta Pilkada DKI Jakarta mempersiapkan tim khusus untuk bertarung di media sosial. Mereka juga menyebar pasukan maya untuk menguasai jagat dunia maya.

Polisi merencanakan malam ini akan Rencananya kesimpulan dari gelar perkara atas perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto memberikan Keterangan bahwa saat ini gelar perkara masih pada tahap pembacaan hasil pemeriksaan penyidik.

Ahok memutuskan tidak menghadiri gelar perkara di Mabes Polri terkait kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan dirinya. Dengan alasan melakukan kampanye Pilkada, kehadiran Ahok diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

Serangan bom yang dilakukan mantan terpidana teroris di Gereja Oikumene Samarinda menimbulkan pertanyaan. Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai tidak efektif karena tidak mampu mencegah tindak terorisme.

BNPT membuat Program Deradikalisasi bagi para narapidana teroris yang masih berada di Lapas. Kebijakan ini dinilai tidak memiliki framework utuh yang melibatkan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kemenkumham, juga lembaga negara lainnya. Buktinya, Lapas justru bisa menjadi ajang rekrutmen.

Teror bom molotov terjadi di Gereja Oikumene Samarinda dan Vihara Budi Dharma Singkawang hanya dalam rentang 15,5 jam. Pelaku bom Samarinda ternyata mantan narapidana (napi) terorisme. Mereka kembali leluasa melakukan aksinya karena tak pernah ada pengawasan lagi setelah para napi terorisme itu bebas dari jeruji besi.

DPR memasukkan komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai paham terlarang dalam revisi R-KUHP. Bagi setiap orang yang menyebarkan ajaran tersebut di muka publik akan diganjar dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Sedangkan orang yang menyebarkan paham tersebut dengan tujuan mengganti dasar negara akan dikenai sanksi pidana 7 tahun penjara.