M. Ahsan Ridhoi

Menurut Taufiqulhadi, Anies Baswedan mesti melihat peluang dan tantangan seandainya maju ke Pilpres 2019.

Arief Hidayat dinilai bukan sosok negarawan seperti yang disyaratkan di UU No 24/2003 tentang MK karena terbukti dua kali melanggar etik.

Politikus PDIP Junimart Girsang membantah tudingan Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik. Ia menegaskan hubungan PDIP dengan Jokowi tidak mungkin merenggang.

Perubahan aturan soal calon kepala daerah (calon kada) menjadi tersangka tak bisa hanya dituangkan di PKPU.

"Orang baru kerja sudah diinterpelasi. Ada-ada saja," kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Pada Februari lalu, Zulkifli Hasan tidak hadir dalam pertemuan ketiga partai di rumah Prabowo. Ia berdalih dirinya menemani Presiden Jokowi dalam sebuah agenda di Jakarta Convention Centre.

Hubungan antara PDIP dengan Jokowi dinilai sedang tidak harmonis oleh Partai Demokrat.

Arief Hidayat dinilai tidak layak kembali menjabat sebagai hakim MK karena telah menerima dua sanksi pelanggaran etik.

Jokowi dinilai ingin melepaskan diri dari citra petugas partai yang dibentuk PDIP.

Tiga pimpinan baru MPR yakni Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar, dan Ahmad Muzani hari ini Senin (26/3/2018) dilantik oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Fraksi MPR menyatakan untuk tidak hadir dalam Sidang tersebut," kata Ketua Fraksi MPR, Arwani Thomafi.

"Karena itu kita doakan Pak Probo diampuni kesalahannya dan diterima segala kebaikannya," kata ketua MPR Zulkifli Hasan.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus berproses terlebih dulu sebelum bertarung di pemilihan eksekutif tertinggi di negeri ini.

Demokrat belum memastikan akan mengusung AHY sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2019. 

Eskalasi perseteruan antara PDIP dan Demokrat akibat "nyanyian" Setya Novanto di sidang korupsi e-KTP semakin meningkat.

Tiga besar di atas TGB ditempati petahana Joko Widodo, Prabowo Subianto dan Gatot Nurmantyo di urutan ketiga.

ARB menyatakan menyerahkan urusan Pilpres 2019 sepenuhnya kepada Airlangga.

Melchias Marcus Mekeng menuding Setya Novanto memberikan keterangan tidak benar mengenai aliran dana korupsi e-KTP.

Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal dugaan aliran dana korupsi proyek e-KTP mengalir ke Rapimnas Golkar 2016 lalu.

"Kita yakin kalau Partai Golkar akan menang di Pemilu 2019 dan mendorong presiden memenangi periode kedua," kata Airlangga Hartarto.