M. Ahsan Ridhoi

"Sebaiknya itu dicabut lah. Itu kekonyolan yang tidak perlu," kata Fadli.

Komisioner Komnas HAM mengutuk keras penyerangan jemaat Ahmadiyah karena kejadian ini bukan kali pertama terjadi di NTB, khususnya Lombok.

Prabowo Subianto dinilai tidak perlu khawatir isu HAM akan membuat dirinya susah bersaing di Pilpres 2019.

Survei terbaru Indo Barometer menyimpulkan sebagian besar publik masih menganggap Soeharto sebagai presiden Indonesia dengan pencapaian lebih baik dari enam pemimpin pemerintahan lainnya.

Kapolres Kabupaten Lombok Timur menyatakan, pihaknya telah berusaha melakukan pencegahan sejak perusakan dan penyerangan pada 9 Mei lalu.

Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, lapas tersebut saat ini sedang dibangun, dan akan selesai dalam waktu dekat.

Jelang Asian Games 2018, Kemenpora dan Polri telah berkoordinasi untuk mengamankan jalannya Pesta Olahraga Asia tersebut.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan, pemberantas terorisme harus melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI.

Lukman juga mengimbau kepada masyarakat yang tidak bercadar agar menghormati mereka yang bercadar.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian turut hadir dalam rakorsus tingkat menteri.

Jaringan pekerja migran mendesak DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

Mereka pindah karena kecewa terhadap arah gerakan yang tidak lagi fokus mendirikan negara Islam di Indonesia.

Arteira Dahlan menilai pengaktifan kembali Koopssusgab sudah sejalan dengan komitmen Jokowi untuk memberantas terorisme secara cepat.

Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mengaktifkan lagi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam memberantas terorisme.

"Itu tentunya kerja sama tugas perbantuan antara TNI-Polri memang dalam menangani terorisme sangat dianjurkan dan dimungkinkan," kata Agus Hermanto.

TNI merupakan tentara rakyat dan bagian dari rakyat sehingga harus dilibatkan dalam pemberantasan terorisme.

Sejak serangkaian aksi teror belakangan ini, terjadi gejala saling curiga tidak mendasar kepada orang-orang yang berpakaian Muslim.

Tim tersebut dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Jika pasal Guantanamo dihidupkan lagi akan membuat pembahasan RUU Terorisme menjadi molor karena harus merombak pasal-pasal yang lain juga.

PNS yang terlibat terorisme diminta dihukum berat tanpa tebang pilih pangkat dan golongan.