Irfan Amin

Muhammad Irfan Al-Amin adalah seorang jurnalis yang bekerja di Tirto.ID sebagai karyawan penuh waktu sejak Februari 2022 hingga saat ini. Selama 1 tahun 2 bulan bekerja di sana, ia telah menulis artikel yang mendalam tentang gaya hidup, bisnis, dan komunitas sosial-budaya di Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Irfan menggunakan bahasa yang mudah dipahami namun tetap memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Ia juga cenderung menulis dengan variasi kalimat yang berbeda-beda, sehingga membuat tulisannya lebih menarik dan tidak membosankan. Sebagai seorang jurnalis yang berpengalaman, Irfan mampu menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pembaca Tirto.ID.

Indeks Tulisan

Hukum

Selasa, 24 Feb

KPK Tak Bisa Hadir, Praperadilan Gus Yaqut Ditunda Pekan Depan

KPK tak dapat hadir karena sedang berperkara di empat kasus lain di hari yang sama.

Sosial Budaya

Minggu, 22 Feb

BGN akan Berikan Paket Bundling MBG selama Libur Lebaran

Dadan mengingatkan bahwa paket bundling hanya berlaku untuk kebutuhan maksimal tiga hari.

Sosial Budaya

Minggu, 22 Feb

MUI Serukan Hindari Produk Tak Halal usai Perjanjian Tarif RI-AS

Ketua Bidang Fatwa MUI desak pemerintah agar setiap produk impor AS memiliki sertifikasi halal sesuai aturan Indonesia.

Sosial Budaya

Minggu, 22 Feb

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Kritik Kesepakatan Dagang RI-AS

Pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif dampak ekonomi terhadap industri pangan dan perunggasan nasional.

Bisnis

Minggu, 22 Feb

Pemerintah: Kewajiban Sertifikasi Halal Produk AS Bukan Dihapus

Pemerintah menyebut sertifikasi halal tetap diwajibkan untuk impor produk makanan dan minuman dari AS.

Ekonomi

Minggu, 22 Feb

Jawaban Pemerintah soal Potensi Banjir Impor Produk Pertanian AS

Pemerintah menegaskan bahwa impor produk pertanian AS tidak akan mengganggu industri dalam negeri karena akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri.

Ekonomi

Minggu, 22 Feb

INDEF Usul Produk Impor dari AS Diberi Label Non-Halal

Indef mengkritik kesepakatan dagang Indonesia dengan AS yang dinilai tidak memerhatikan industri dalam negeri, termasuk ekonomi syariah.

Politik

Minggu, 22 Feb

BGN Luruskan Ulang Skema Insentif SPPG Rp6 Juta/Hari

BGN sebut insentif Rp6 juta/hari untuk mitra SPPG adalah pembayaran kesiapan layanan, bukan bagi hasil. Risiko investasi dan operasional ditanggung mitra.